PKBI -Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

Tujuan program

Memastikan bahwa ABH dan kelompok terpinggirkan mendapatkan akses yang setara dan perlindungan yang memadai dalam berbagai aspek kehidupan. 

Fokus Program

Program INKLUSI-PKBI berfokus pada dua pilar, sesuai dengan fokus sasaran program, yakni:

• Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Memberikan dukungan kepada ABH untuk bisa mengakses layanan dasar yang dibutuhkan seperti pendidikan, kesehatan, adminduk, perlindungan hukum, dan pengembangan minat bakat.

• Kelompok terpinggirkan

Meningkatkan kepemilikan identitas, pendidikan, dan peluang kerja yang aman, sehingga kelompok waria dapat mengakses layanan dasar, mengurangi tingkat kekerasan, berpartisipasi sebagai aktor pembangunan, serta mencapai peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Strategi Program

Untuk mencapai hasil tersebut PKBI mengembangkan 4 strategi kunci, yaitu:

• Membangun advokasi di tingkat pusat dan daerah untuk meningkatkan kesadaran tentang isu kesehatan seksual dan reproduksi.
• Memperkuat pengorganisasian melalui forum yang terbentuk untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai aktor.
• Peningkatan kapasitas bagi semua aktor yang terlibat dalam program melalui pelatihan dan pembelajaran berbasis pengalaman.
• Pendokumentasian praktik baik dan kekayaan intelektual sebagai media kampanye untuk mewujudkan ruang inklusif.

Hasil yang diharapkan

Pilar ABH:

• LPKA memiliki sistem yang mencegah dan melindungi anak dari kekerasan.
• ABH menerima layanan dasar yang memadai.
• ABH terlibat aktif dalam ruang publik untuk pemenuhan hak dan kebutuhan mereka.
• ABH memiliki alternatif penempatan pembinaan selain di LPKA.
• Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) dapat menjalankan fungsi pengasuhan kepada anaknya yang berada di luar penjara.

Pilar Kelompok Terpinggirkan:

• Waria memiliki akses pada layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan.
• Waria mendapatkan akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi.
• Waria memiliki akses pada layanan pencegahan dan perlindungan dari kekerasan.
• Adanya wilayah inklusif di lokasi-lokasi program untuk mendukung pemberdayaan waria.

Kegiatan

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi ABH dan kelompok terpinggirkan

PKBI berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi bagi ABH dan kelompok terpinggirkan, melalui pengembangan mekanisme layanan HKSR dan rujukan, implementasi telemedicine untuk dukungan psikososial, penyediaan mobile clinics di wilayah intervensi, serta pelatihan bagi Peer Educator (PE) dan Peer Counsellor (PC).

Dukungan Ekonomi dan Ketrampilan Usaha

Mendukung kemandirian ekonomi bagi ABH dan kelompok terpinggirkan dengan menyediakan pelatihan keterampilan usaha, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), memfasilitasi komunitas dalam membuka peluang bisnis melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil/profesi, dan memberikan akses bantuan ekonomi melalui kerjasama dengan koperasi dan dinas ketenagakerjaan.

Akses Pelayanan Hukum bagi Korban Kekerasan

PKBI membantu ABH dan kelompok terpinggirkan untuk mendapatkan akses pelayanan hukum ketika mengalami kekerasan, termasuk pelatihan sistem keamanan dan pengembangan mekanisme pelaporan tindak kekerasan melalui pertemuan nasional multi-stakeholder untuk memastikan perlindungan yang memadai. Selain itu, PKBI juga mendampingi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) yang rentan terhadap tindak kekerasan, serta memfasilitasi fungsi pengasuhan kepada anak-anak mereka yang berada di luar lembaga permasyarakatan.

Peningkatan Kapasitas dan Akses untuk Partisipasi di Ruang Publik

Memberikan pelatihan pemberdayaan dan pengorganisasian untuk mendorong ABH dan kelompok terpinggirkan dapat berpartisipasi secara aktif di ruang publik. Kegiatan ini juga mencakup kampanye kesetaraan gender, sinkronisasi, dan validasi data melalui pertemuan, serta penyelenggaraan acara khusus untuk kegiatan advokasi.

Layanan Pendidikan Formal dan Non-Formal untuk ABH

Memfasilitasi akses pendidikan bagi ABH dan kelompok terpinggirkan dengan mengadakan pertemuan multi-stakeholder, menyelenggarakan program magang, serta memberikan pelatihan vokasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Capaian

Selama Program INKLUSI berlangsung sampai dengan Juli 2024, PKBI telah memiliki capaian sebagai berikut:

1. Pilar ABH

Pembentukan forum anak di LPKA

• 11 Forum Anak di LPKA telah terbentuk yang berperan mendukung anak-anak berhadapan dengan hukum, menyediakan wadah untuk mengekspresikan diri, menyampaikan aspirasi, dan mendukung pemenuhan hak-hak mereka.
• 4 Forum Anak di LPKA tergabung dalam Forum Anak tingkat Kabupaten/Kota, meliputi Forum Anak LPKA Klas II Bengkulu, Klas I Kupang, Klas I Blitar, dan Kelompok Anak Binaan Klas II Palangka Raya.

Akses Layanan bagi ABH

> 1.420 ABH telah mengakses layanan pemerintah dan eksternal lainnya, termasuk layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kasus kekerasan.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada ABH

• Telah menyusun Pedoman Layanan Rujukan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan pada ABH di LPKA, serta Modul Pelatihan “Pengasuhan Bersama” untuk ABH, yang digunakan sebagai acuan dalam mendorong pengembangan mekanisme pencegahan kekerasan di LPKA.
• Di LPKA Klas I Blitar telah mendukung pengembangan SOP Penanganan Kekerasan dengan dukungan Sub Mitra PKBI Jawa Timur dan Forum Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Blitar.

2. Pilar Kelompok Terpinggirkan

Konsultasi dan Pendampingan bagi Komunitas Waria

16 forum keluarga waria telah terbentuk, yang berfungsi sebagai tempat konsultasi dan pendampingan bagi anggota komunitas waria dan keluarga mereka. Aktivitasnya mencakup diskusi mengenai akses layanan dasar, serta pelatihan dan edukasi bagi anggota komunitas dan keluarga.

Akses Layanan bagi Waria

>580 waria telah mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya, termasuk layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Pengembangan Kelompok Ekonomi Komunitas Waria

• 21 kelompok ekonomi usaha komunitas waria telah terbentuk, yang mencakup usaha kelompok, usaha individu, dan koperasi, dengan dukungan INKLUSI.
• 6 kelompok usaha telah menerima dukungan berupa pengembangan kapasitas, pendampingan, dan jaringan permodalan dari aktor pemberdayaan ekonomi.
• Sebanyak 67 waria telah memperoleh manfaat ekonomi setelah tergabung dalam kelompok ekonomi komunitas waria.

Fasilitasi Pelaporan Kasus Kekerasan pada ABH

PKBI Jawa Barat dan LPKA Klas II Bandung bekerja sama dalam menyediakan kotak saran untuk memfasilitasi laporan kekerasan yang dialami ABH, sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan di LPKA.