INKLUSI LOGO Full Color Stacked - English

Publikasi

Filter

Pencarian

Kategori Publikasi

Urutkan berdasar:

Dokumen

Panduan Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas merupakan panduan praktis yang disusun untuk memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dalam memastikan terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Publikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara SIGAB Indonesia, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Khusus (PTKK) Kementerian Ketenagakerjaan, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND).

 

Panduan ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah, pengelola ULD, serta para pemangku kepentingan dalam memperkuat layanan ketenagakerjaan yang inklusif dan mendorong implementasi kebijakan yang lebih responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas.

 

Publikasi ini didukung oleh Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Informasi dalam publikasi ini merupakan tanggung jawab tim penyusun dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dokumen

Modul Pendidikan Inklusif merupakan panduan pelatihan yang disusun oleh ‘Aisyiyah, BaKTI, SIGAB, dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM dengan dukungan Sekretariat INKLUSI. Modul ini dirancang untuk mendukung tenaga pendidik dan lembaga pendidikan formal maupun nonformal dalam memahami dan menerapkan pendidikan inklusif, sehingga dapat memperluas akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas.

Modul ini juga menyoroti pentingnya peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, tidak hanya tenaga pendidik dan sekolah, tetapi juga orang tua, keluarga, komunitas, serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, modul ini turut membahas berbagai tema yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Nawala

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif (INKLUSI) berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut.

INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda Pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021–2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga mitra penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 34 provinsi, >140 kabupaten/kota, dan >900 desa di Indonesia.

Baca nawala kami ‘Kabar INKLUSI’ untuk mengetahui aktivitas kami selama periode Januari – Maret 2026, termasuk transisi menuju Fase II program serta kunjungan pemantauan bersama di Jawa Barat.

Dokumen

Pedoman Umum Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Lanjut Usia Potensial (TKLUP) disusun oleh Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, bersama Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Dokumen ini menjadi referensi kebijakan dan bahan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya akses kerja yang setara bagi lansia potensial, serta mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang ramah usia melalui dukungan berbagai pemangku kepentingan. Pedoman ini juga menekankan pentingnya prinsip inklusivitas, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap keberagaman kapasitas individu dalam dunia kerja.

Melalui pedoman ini, diharapkan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, lembaga pelatihan kerja, serta masyarakat luas dapat berperan aktif dalam memperluas kesempatan kerja yang layak bagi tenaga kerja lanjut usia potensial, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial secara bermartabat.

Dokumen

Buku ‘Suara yang Sering Diabaikan: Analisis Inklusivitas Pemilu 2024 bagi Difabel’ menyajikan pentingnya inklusi bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Disusun berdasarkan hasil pemantauan, forum diseminasi, konferensi pers, dan webinar sepanjang 2023–2024, buku ini mengulas hak politik difabel, tantangan inklusivitas dalam praktik demokrasi, serta temuan lapangan dan praktik baik yang dapat dikembangkan.

Buku ini juga menghadirkan rekomendasi strategis untuk mendorong perbaikan sistemik menuju Pemilu dan Pilkada yang lebih inklusif, serta dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, penyelenggara pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Nawala

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 – 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 33 provinsi, 130 kabupaten/kota, >800 desa di Indonesia.

Baca nawala ‘Kabar INKLUSI’ kami untuk mengetahui kegiatan kami selama Oktober – Desember 2025.

Nawala

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 – 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 33 provinsi, >120 kabupaten/kota, >800 desa di Indonesia.

Baca nawala ‘Kabar INKLUSI’ kami untuk mengetahui kegiatan kami selama Juli – September 2025.

Dokumen

Buku Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan untuk Kemandirian Ekonomi diterbitkan melalui kerja sama antara Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) dan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) Bappenas.

Buku ini memuat model pembangunan masyarakat yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah nasional dan daerah, pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat yang lebih efisien, efektif, dan inklusif.

Model ini mengedepankan pendekatan inovatif dan adaptif terhadap konteks sosial-ekonomi, serta responsif terhadap tantangan seperti disrupsi teknologi dan perubahan iklim. Kajian ini juga merangkum hasil diskusi terfokus dan kunjungan lapangan untuk menggali praktik baik yang dapat diadaptasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan di masa mendatang.

Baca Cerita Terbaru Kami