Tujuan Program
- Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan layanan dasar dan perlindungan menyeluruh terhadap kekerasan
- Meningkatkan ketersediaan akses layanan dasar yang inklusif
- Menguatkan kolaborasi multipihak untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan secara menyeluruh.
Fokus Program
Program INKLUSI-BaKTI berfokus pada dua layanan, yaitu:
- Layanan korban kekerasan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan,
- Layanan perlindungan sosial bagi perempuan, anak, dan kelompok marginal dan rentan lainnya di wilayah program.
Strategi program
Untuk melakukan layanan korban kekerasan dan layanan perlindungan sosial, Yayasan BaKTI melalukan berbagai strategi, yaitu:
- Pengorganisasian dan penguatan kapasitas kelompok konstituen
- Penguatan advokasi dan dukungan teknis kepada pemerintah
- Penguatan peran anggota legislatif
- Pelibatan media untuk pemberitaan inklusif
- Pelibatan perguruan tinggi dalam menciptakan masyarakat yang inklusif
Selain itu, Yayasan BaKTI juga memastikan perspektif gender dan inklusif tercantum dalam kebijakan turunan, yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program kerja dan DPRD dalam fungsi penganggaran.
Kegiatan
Pembentukan dan Penguatan Kelompok Konstituen (KK)
Kelompok Konsituten (KK) adalah jaringan masyarakat yang melibatkan tokoh kunci, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kader perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya, yang bertujuan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan beragam kelompok melalui advokasi kebijakan, mendorong program-program inklusif, dan akses layanan sosial yang responsif. KK aktif dalam pengorganisasian komunitas, penguatan kapasitas anggota, advokasi kebijakan inklusif, serta menyediakan layanan perlindungan bagi korban kekerasan melalui Posko Pengaduan, yang menawarkan pendampingan kasus dan keterlibatan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat desa/kelurahan.
Advokasi Kebijakan dan Program Pemerintah
Mendukung kebijakan dan program pemerintah untuk mempercepat penyediaan layanan inklusif, dengan memastikan perspektif gender dan inklusi terintegrasi dalam kebijakan yang mendasari penyusunan program kerja dan alokasi anggaran oleh pemerintah dan DPRD. Yayasan BaKTI aktif mendorong pelaksanaan Musrenbang di tingkat kabupaten/kota dan desa, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta lansia. Selain itu, Yayasan BaKTI juga mendukung inisiatif seperti Desa Inklusi, Desa Ramah Anak, Desa Peduli Perempuan, dan Desa Sadar Hukum, serta mengusulkan kepada legislatif untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pengembangan Sekolah Inklusi dan Posyandu Inklusi, guna meningkatkan akses pendidikan dan layanan perlindungan bagi kelompok rentan, terutama korban kekerasan.
Reses Partisipatif
Forum ini mempertemukan konstituen dan kelompok masyarakat yang mewakili kelompok marginal, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya, untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif dan responsif terhadap berbagai kebutuhan kelompok masyarakat. Kegiatan ini melibatkan pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan suara dan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, didengar dalam pengambilan keputusan. Melalui reses partisipatif, Yayasan BaKTI membangun dialog konstruktif antara masyarakat dan pembuat kebijakan, sehingga dapat merumuskan kebijakan dan program yang lebih inklusif serta responsif terhadap kebutuhan berbagai kelompok di masyarakat.
Forum Media untuk Pemberitaan Inklusif
Membentuk Forum Media di tingkat kabupaten/kota untuk mendorong pemberitaan yang inklusif, memastikan media menyajikan informasi dan edukasi mengenai isu-isu inklusif dengan etika penulisan kode etik jurnalistik yang baik. Forum media ini juga mempromosikan isu-isu yang ditangani oleh Kelompok Konstituen, mendorong perhatian dan respons cepat dari pemerintah daerah dan DPRD melalui kebijakan dan program daerah. Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dan media dalam penyajian berita yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif, bertujuan menciptakan pemberitaan yang berperspektif inklusif serta mendorong perubahan kebijakan dan pengawasan penanganan kasus di masyarakat.
Forum Disabilitas
Mendorong terbentuknya Forum Disabilitas di tingkat Kabupaten/Kota untuk memberdayakan dan mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Forum Disabilitas ini bertujuan menghimpun “suara dan kebutuhan penyandang disabilitas, memastikan pelibatan yang inklusif dalam pengambilan keputusan, serta mengadvokasi kebijakan publik yang inklusif. Yayasan BaKTI bekerja sama dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat partisipasi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, Forum Disabilitas juga berfungsi sebagai ruang berbagi informasi, pengalaman, dan solusi kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.
Mendorong Inklusivitas di Perguruan Tinggi
Mendorong penerapan kebijakan dan praktik inklusif di lingkungan akademik melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi (PT), yang berperan penting dalam memelopori kehidupan inklusif. Upaya ini memerlukan kebijakan untuk mendorong perubahan perilaku di kalangan sivitas akademika. Yayasan BaKTI memperkuat peran PT melalui berbagai sinergi program, termasuk penelitian yang mendukung isu inklusi dan pemanfaatan hasilnya, serta program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus pada isu inklusi dan SDGs di tingkat desa. Yayasan BaKTI juga mendorong pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di universitas untuk menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus serta mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam berbagai aspek kehidupan akademik.
Hasil yang diharapkan
- Perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan korban kekerasan mendapat layanan dan perlindungan;
- Pemerintah menyediakan layanan sosial yang terjangkau dan berkualitas bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya;
- Menguatnya kolaborasi multipihak untuk perlindungan dari kekerasan dan pemenuhan hak kelompok rentan
Capaian
Selama Program INKLUSI berlangsung sampai dengan Juli 2024, BaKTI telah memiliki capaian sebagai berikut:
>100 kelompok berbasis masyarakat (kelompok konstituen/KK) terbentuk dan berfungsi memberikan layanan bagi masyarakat marginal
840 pendamping kasus dari 7 wilayah kabupaten/kota yang telah memiliki kartu identitas sebagai pendamping kasus, kartu identitas ini didasari dengan adanya SK dari DP3A untuk pendamping kekerasan dan Dinas Sosial untuk pendamping perlindungan sosial.
>4.700 orang marginal, 392 diantaranya adalah penyandang disabilitas telah mengakses layanan yang disediakan kelompok berbasis masyarakat yang didukung oleh INKLUSI
>6.820 orang marginal, 759 diantaranya penyandang disabilitas telah mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya
>230 orang marginal, 48 diantaranya penyandang disabilitas telah berpartisipasi dalam proses atau forum pengambilan keputusan publik ditingkat dusun, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
12 unit usaha individu anggota KK atau kelompok terbentuk dan beroperasi dengan dukungan INKLUSI.
22 orang marginal, 19 diantaranya penyandang disabilitas tergabung sebagai anggota unit usaha berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan beroperasi
Pengembangan Kelompok Disabilitas:
- Membentuk forum/kelompok disabilitas tingkat kabupaten.
- Membentuk dan memperluas 6 kelompok disabilitas di tingkat desa/kelurahan yang setara dengan lembaga lainnya.
Mendorong Kebijakan Inklusif:
- Mendukung dan mendorong kebijakan inklusif di tingkat daerah, seperti RAD-PD, Perda, dan kebijakan terkait Desa Inklusi dan ULD Ketenagakerjaan seperti RAD-PD di Sulawesi Selatan, Toraja, Parepare, dan Ambon.
ULD Pendidikan dan Sekolah Inklusif:
- Telah terbentuk ULD Pendidikan di Toraja, Maros dan Kendari.
- Telah dilakukan proses pemetaan untuk Pendidikan inklusif yang menghasilkan Regulasi, Data Siswa Berkebutuhan Khusus, Kualifikasi Guru/ tenaga pendidik, Ragam disabilitas, dan Infrastruktur.
- Sudah ada kebijakan kepala Dinas, Bupati/walikota untuk mendukung penerapan sekolah inklusif di wilayah Maros, dan Kendari.
- SMPN 2 Kendari sebagai piloting sekolah inklusif menganggarkan bantuan berupa alat bantu untuk siswa berkebutuhan khusus yang dialokasikan dari dana BOS.
- Di Maros juknis penerimaan peserta didik di kabupaten Maros telah diterbitkan melalui surat Keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Maros. Pembuatan juknis tersebut sesuai dengan peraturan bupati Pendidikan inklusif. Dalam juknis tersebut telah dituliskan bahwa adanya jalur afirmasi untuk peserta didik disabilitas dan jalur afirmasi tersebut sebanyak 20%.
- Terbit 2 (dua) kebijakan Kepala Dinas Pendidikan di kota Kendari dan kabupaten Maros tentang PPDB yang ketentuannya mengatur bahwa semua sekolah mulai dari PAUD, TK, SD dan SMP untuk wajib menerima Anak Berkebutuhan Khusus sebagai siswa.
Layanan Berbasis Komunitas:
- Mengembangkan Layanan Berbasis Komunitas (LBK) di desa untuk perlindungan dan penanganan kasus kekerasan bagi orang marginal.
- Mendorong Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) PPA.
- Mendukung pembentukan UPTD PPA di 7 kabupaten/kota untuk penanganan perempuan dan anak disabilitas korban kekerasan.
Advokasi dan Mekanisme Rujukan Kasus Kekerasan:
- Berkolaborasi untuk mengembangkan mekanisme rujukan kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap penyandang disabilitas.
- Penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di berbagai universitas di 5 provinsi.
ULD Ketenagakerjaan:
- Membentuk dan mengoptimalkan ULD di Ambon, Maros, Lombok Timur, dan Kupang.
- Kemitraan dengan swasta dan universitas (Novotel Makassar, Alfamart, Alfamidi, dan PT Adira Finance) untuk peluang kerja formal dan magang.
Partisipasi dan Penganggaran:
- Mendorong reses partisipatif dan penganggaran desa untuk pendidikan dan peningkatan keterampilan penyandang disabilitas di beberapa kabupaten/kota.
- Pembentukan Komisi Disabilitas Daerah di Kabupaten Maros untuk pengawasan program inklusif.
Mendorong pengembangan desa inklusif
Hingga saat ini berdasarkan pencapaian 9 indikator desa inklusi dalam kerangka intervensi program INKLUSI di 102 desa dampingan BaKTI adalah sebagai berikut:
- 31 desa/kelurahan (23 desa, 8 kelurahan) di 7 wilayah kabupaten/kota yang telah memenuhi sekurangnya 5 dari 9 indikator/kriteria desa inklusif
- 18 desa memenuhi 4 kriteria indikator/kriteria desa inklusif.
- 35 desa yang memiliki peraturan desa tentang desa inklusif dan perdes yang memasukkan indikator tentang desa inklusif di 7 wilayah.
- 102 desa/kelurahan (semua desa dampingan) telah memiliki data pilah kelompok rentan dan disabilitas.
