Tujuan program
Komunitas perempuan pekerja migran dan kelompok marginal lainnya memperoleh manfaat yang adil, setara, produktif dan berkelanjutan untuk kerja layak dan aman, memperoleh akses perlindungan sosial termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta mendapatkan layanan migrasi yang aman dan berkualitas.
Fokus program
- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagai pusat layanan migrasi aman di tingkat desa.
- Peningkatan ekonomi produktif
- Perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan
- Peningkatan akses layanan kesehatan
- Partisipasi politik dan perencanaan pembangunan
Strategi program
- Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (Migrant CARE dan mitra di wilayah)
- Pengorganisasian dan pemberdayaan komunitas pekerja migran dan keluarganya agar bisa mendapatkan akses sumber daya ekonomi, partisipasi politik, dan layanan migrasi aman.
- Mendorong perbaikan tata kelola migrasi tenaga kerja dan kerangka hukum/kebijakan yang memberikan akses keadilan dan perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya serta kelompok marginal lainnya.
Kegiatan
Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)
Desbumi merupakan model layanan berbasis desa yang membantu pekerja migran mengakses informasi tentang migrasi aman dan hak-hak mereka sebagai pekerja migran. Layanan ini sebelumnya sudah dibentuk Migrant CARE melalui dukungan Program MAMPU. Melalui program INKLUSI, Migrant CARE melanjutkan dan menguatkan Desbumi melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Desbumi dan mendukung pemerintah desa dalam mendampingi pekerja migran beserta keluarga mereka saat pasca maupun pra migrasi. Berbagai layanan Desbumi diantaranya layanan informasi dan sosialisasi termasuk bimbingan terhadap pilihan migrasi dan hak-hak mereka, penanganan kasus dan sistem rujukan (refferal system) , pendataan, pengurusan dokumen, pelatihan keterampilan pasca-migrasi dan pengembangan sumber pendapatan alternatif.
Penguatan dan pemberdayaan ekonomi
Memperkuat dan memberdayakan komunitas pekerja migran dengan mendorong pembentukan koperasi pekerja migran serta meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pelatihan pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas produk, dan manajemen pemasaran digital. Migrant CARE juga bekerja sama dengan sektor swasta untuk memasarkan produk secara daring guna memperluas akses pasar.
Pengorganisasian dan penguatan kapasitas komunitas
Pengorganisasian dan penguatan kapasitas komunitas dilakukan dengan pendampingan intensif. Secara reguler dilakukan pertemuan komunitas, menyediakan ruang diskusi dan pertemuan, mengikutsertakan komunitas dalam berbagai forum tingkat desa, kabupaten dan nasional. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan beragam pelatihan. Komunitas juga didorong aktif untuk terlibat dalam Musrenbang desa sampai kabupaten. Peran peran komunitas Desbumi juga didorong terlibat dalam lobby dan advokasi kebijakan ditingkat desa dan kabupaten agar regulasi program dan anggaran berpihak pada pekerja migran dan keluarganya.
Hasil yang diharapkan
- Komunitas pekerja migran Indonesia dan kelompok marginal mendapatkan layanan migrasi yang aman dan berkualitas, inklusif dan berkeadilan gender dan mendapatkan perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta perlindungan dari tindak kekerasan dan perdagangan manusia.
- Komunitas pekerja migran, purna pekerja migran dan kelompok marginal lainnya mengalami peningkatan pendapatan melalui kegiatan ekonomi produktif
- Pemerintah pusat dan daerah menyelenggarakan layanan perlindungan pekerja migran secara desentralistik, dari tingkat desa, nasional, hingga regional maupun internasional untuk melindungi pekerja migran dan menghapus praktik perdagangan manusia serta perbudakan modern.
Capaian
Selama Program INKLUSI berlangsung sampai dengan Juli 2024, Migrant CARE telah memiliki capaian sebagai berikut:
>1125 orang-orang marginal yang mengakses layanan yang disediakan oleh kelompok berbasis masyarakat, yang didukung oleh INKLUSI
> 296 orang-orang marginal yang mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya
> 198 orang-orang marginal yang menerima pengembangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam forum atau proses pengambilan keputusan
> 458 orang-orang marginal yang berpartisipasi dalam proses atau forum pengambilan keputusan publik
> 7 koperasi purna migran terbentuk dan berfungsi memberikan manfaat ekonomi bagi purna migran
> 596 orang-orang marginal yang merupakan anggota koperasi purna migran yang dibentuk dan beroperasi
Layanan migrasi aman yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa
Melalui 63 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), komunitas pekerja migran dan keluarga bersama pemerintah desa memberikan layanan secara inklusif dan berkeadilan gender sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman sekaligus mendekatkan akses keadilan bagi perempuan pekerja migran dan anggota keluarganya. Layanan PPT menjadi upaya perbaikan dan penguatan pemerintah desa dalam menerapkan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, termasuk perluasan jangkauan dan kualitas jaminan sossial ketenagakerjaan untuk pekerja migran. Anggota komunitas pekerja migran dan warga desa yang akan bekerja ke luar negeri mengakses layanan yang disediakan PPT untuk mendapatkan informasi mengenai migrasi aman, mengurus dan mendapatkan identitas kependudukan sehingga mereka dapat mengakses jaminan perlindungan negara.
Penguatan Koperasi Kelompok Desbumi
Pada kuartal ini tujuh koperasi PMI di tujuh kabupaten aktif dan menguat. Selain peningkatan asset dan modal, koperasi purna migran mulai berkolaborasi dengan pemerintah setempat baik desa maupun kabupaten.
Pengurus koperasi yang juga anggota kelompok Desbumi mulai memahami kewajiban dan tanggung jawab dalam mengelola koperasi. Meski dalam beberapa hal masih perlu pendampingan, namun kesadaran sebagai pengurus menumbuhkan kemauan mereka untuk berinovasi baik untuk pemasaran maupun peluang menambah modal.
Partisipasi inklusif perempuan purna migran dalam perencanaan pembangunan
Pada kuartal ini, ada cerita dari Kelompok Ikamita Desa Tambakprogaten, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kelompok ini tengah menunggu pertimbangan dan diskusi dari pemerintah desa mengenai usulan yang diajukan (sosialisasi TPPO dan migrasi aman) dalam musrenbang desa untuk ditetapkan sebagai program kerja pada 2025.
Proses menembuskan isu pekerja migran ke dalam RPJMN kami mulai pada kuartal ini. Seturut dengan itu di sejumlah wilayah mulai bergerak mendorong revisi atau penerbitan peraturan daerah tentang pelindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.
