KAPAL Perempuan – Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan

Tujuan Program

Meningkatkan akses, kesadaran kritis, partisipasi, kontrol dan kepemimpinan perempuan yang berdampak pada kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan untuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal. 

Fokus Program

• Identitas hukum
• Jaminan sosial
• Kekerasan terhadap perempuan
• Perkawinan anak
• Pemulihan ekonomi perempuan
• Partisipasi perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan 

Strategi Program

KAPAL Perempuan berupaya meningkatkan akses, kesadaran kritis, partisipasi, kontrol, dan kepemimpinan perempuan, yang berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal, dengan mengimplementasikan berbagai strategi berikut:

• Penguatan kapasitas melalui pemberdayaan perempuan marginal untuk  memperkuat partisipasi dan kepemimpinan perempuan
• Advokasi berbasis data GEDSI, yaitu data hasil pemantauan
• Pengembangan Resource Center GEDSI berbasis pengalaman perempuan, disabilitas dan kelompok marginal

Berbagai strategi ini dilakukan agar lebih banyak perempuan dan kelompok marginal dapat menerima manfaat dari peluang sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Kegiatan

Sekolah Perempuan

Sekolah Perempuan adalah inisiatif pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, seperti akses pendidikan yang terbatas, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, dan tanggung jawab domestik yang berat. Kurikulum di Sekolah Perempuan berfokus pada pengembangan kesadaran kritis, keterampilan kepemimpinan, dan komitmen terhadap perubahan sosial, sehingga perempuan terpinggirkan dapat meningkatkan suara dan pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama Sekolah Perempuan adalah membangun kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pemikiran kritis, keterampilan hidup, solidaritas, dan pembelajaran berkelanjutan.

Pos Pengaduan Sekolah Perempuan

Pos Pengaduan didirikan oleh Sekolah Perempuan untuk menangani pengaduan terkait akses layanan dasar, seperti kepemilikan kartu identitas dan program perlindungan sosial. Selain menerima pengaduan, Pos Pengaduan memberikan pendampingan dan merujuk kasus untuk ditindaklanjuti. Dengan bekerja sama dengan pemerintah, Pos Pengaduan menjembatani kesenjangan dalam akses layanan publik, seperti identitas hukum, bantuan disabilitas, dan layanan kesehatan, termasuk tes IVA gratis. Relawan juga menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan perkawinan anak serta melakukan sosialisasi program perlindungan sosial kepada masyarakat.

Pengembangan Ekonomi

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan marginal melalui koperasi, mendukung usaha individu maupun kelompok anggota Sekolah Perempuan. Keuntungan dari koperasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, mendukung korban kekerasan, dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sehingga memperkuat kontribusi positif Sekolah Perempuan.

Partisipasi inklusif dalam advokasi kebijakan

KAPAL Perempuan mendorong partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan), Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dan advokasi implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). KAPAL Perempuan berperan aktif dalam memastikan isu-isu terkait Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) diintegrasikan dalam kebijakan inklusif di tingkat nasional dan daerah.

Pengembangan Resource Center berbasis GEDSI

Inisiatif ini bertujuan untuk mengembangkan Resource Center GEDSI yang berfokus pada pengalaman perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal. Resource Center ini dirancang untuk mendukung OMS dan institusi lain dalam mengakses dokumen, data, dan layanan terkait pemberdayaan perempuan serta advokasi berbasis data.

Hasil yang diharapkan

• Pemerintah desa dan kabupaten dapat mengintegrasikan perspektif GEDSI dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan untuk meningkatkan akses perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal terhadap identitas hukum, jaminan sosial, penanganan kekerasan, pemulihan ekonomi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
• Pemerintah pusat dan daerah mengadopsi model pemberdayaan perempuan dan memperbaiki kebijakan serta layanan untuk meningkatkan akses perempuan, disabilitas, dan kelompok marginal terhadap identitas hukum, jaminan sosial, penanganan kekerasan, dan pemulihan ekonomi.
• Organisasi masyarakat sipil dan institusi lainnya dapat mengakses dokumen dan layanan terkait pemberdayaan perempuan, advokasi berbasis data, serta kolaborasi multipihak yang berperspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

Capaian

Selama Program INKLUSI berlangsung sampai dengan Juli 2024, KAPAL Perempuan telah memiliki capaian sebagai berikut:

28 Pos Pengaduan terbentuk dan berfungsi untuk menerima pengaduan terkait akses layanan dasar, seperti kepemilikan kartu identitas, program perlindungan sosial, termasuk jaminan sosial, dan masalah yang dihadapi perempuan marginal

>3.600 orang-orang marginal yang mengakses layanan yang disediakan oleh Pos Pengaduan  yang didukung oleh INKLUSI

>3.640 orang-orang marginal yang mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya

>2.600 orang-orang marginal yang menerima pengembangan kapasitas untuk berpartisipasi dalam forum atau proses pengambilan keputusan publik

>840 orang-orang marginal yang berpartisipasi dalam proses atau forum pengambilan keputusan publik

>470 kelompok ekonomi berbasis masyarakat terbentuk dan beroperasi dengan dukungan INKLUSI. Jumlah ini termasuk diantaranya usaha kelompok, usaha individu dan koperasi.

>940 orang-orang marginal yang tergabung sebagai anggota kelompok ekonomi berbasis masyarakat yang dibentuk dan beroperasi

Peningkatan Kualitas Data

• Adanya data desa terkait ketimpangan gender, disabilitas, dan inklusi sosial melalui proses Participatory Rural Appraisal (PRA) yang kemudian digunakan para kepada desa dalam menyusun perencanaan desa, di 27 desa 12 kabupaten/kota dampingan

Dukungan untuk Perencanaan Pemerintah Inklusif

• Melakukan dukungan dalam memantau partisipasi kelompok marginal, termasuk penyandang disabilitas dan lansia dalam pemilu.

Penguatan Kapasitas dalam Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan Publik

• >4.420 perempuan, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam aksi kolektif Musyawarah Perempuan Nasional.
• KAPAL Perempuan bersama Mitra INKLUSI lainnya, bekerja sama dengan KPPPA dan Bappenas merumuskan 9 usulan kebijakan yang berfokus pada isu GEDSI, untuk RPJMN dan RPJMD di daerah terpilih. 

Mendukung Terbitnya dan Implementasi Kebijakan dan Program: 

• Mendukung pelaksanaan inisiatif Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di 14 desa yang, serta pembahasan Perdes dan Perbup DRPPA, khususnya di Lombok Timur dan Gresik.
• Mendukung terbitnya Peraturan Bupati tentang penggunaan APBDes tahun 2024, khususnya di Kabupaten Lumajang.

Membentuk dan menguatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

• Membentuk dan menguatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) agar berfungsi dengan baik dan memiliki perspektif GEDSI dalam perlindungan korban di 12 kabupaten/kota wilayah dampingan
• Melakukan berbagai pelatihan bagi pendamping korban kekerasan terhadap perempuan 

Pembentukan kanal komunikasi informasi bagi perempuan marginal di wilayah terpencil

• Mengembangkan Radio Komunitas Sekolah Perempuan di Lombok Utara dan Pulau Sabutung (Desa Mattiro Kanja), Pangkep, bertujuan untuk menyediakan informasi dan edukasi bagi perempuan marginal di wilayah terpencil. Radio ini juga berfungsi sebagai platform pembelajaran jarak jauh bagi siswa selama pandemi COVID-19, memberikan informasi serta konsultasi terkait isu-isu perempuan, dan menjadi media untuk menerima pengaduan.