INKLUSI
Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, disingkat INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut.
The Australia-Indonesia Partnership Towards an Inclusive Society, or INKLUSI, is working to increase the participation of marginalised groups in, and their benefit from, Indonesia’s sociocultural, economic, and political development.
Tidak Ada Seorangpun yang Tertinggal
INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memajukan upaya mereka dalam mencapai kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial.
INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bersama dengan para mitra, kami berupaya memajukan inisiatif untuk mendukung kesetaraan gender, inklusi penyandang disabilitas, dan kebijakan yang lebih luas terkait inklusi sosial.
INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 5 tahun (dengan anggaran mencapai A$75 juta sepanjang 2021-2026) dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun hingga A$45 juta (2026-2029). Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten, dan >800 desa di Indonesia.
Apabila diperlukan, INKLUSI mengkoordinasikan upayanya dengan program-program Australia lainnya, termasuk program Australia Indonesia Partnership – Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Australia Indonesia Partnership for Justice 2, dan program Poverty Alleviation and Comprehensive, Inclusive and Adaptive Social Protection (PROAKTIF).
Visi kami adalah untuk memastikan lebih banyak kelompok yang terpinggirkan berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari kemajuan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.
Misi 1
Lebih banyak kelompok yang terpinggirkan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan dapat sepenuhnya mewujudkan hak mereka atas layanan dasar.
MELALUI
Menghapus beragam hambatan untuk memperoleh identitas hukum sehingga kelompok yang terpinggirkan dapat mengakses program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia. Meningkatkan akses ke perlindungan sosial dan layanan dasar termasuk layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan dasar. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan anak-anak, melalui kegiatan pencegahan, perlindungan, dan tanggap darurat. Penghapusan perkawinan anak melalui perbaikan regulasi, pembuatan panduan layanan, dan edukasi publik tentang hukum perkawinan anak.
Misi 2
Lebih banyak kelompok yang terpinggirkan mendapatkan manfaat dari pekerjaan atau mata pencaharian yang adil, aman, dan produktif, serta pemulihan dan ketahanan ekonomi Indonesia
MELALUI
Pemulihan ekonomi dan ketahanan usaha mikro dan kecil milik kelompok yang terpinggirkan. Meningkatkan akses ke pekerjaan yang adil dan aman untuk mendukung pemulihan ekonomi kelompok yang terpinggirkan.
Misi 3
Semakin banyak kelompok yang terpinggirkan berpartisipasi aktif dalam masyarakat serta memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
MELALUI:
Partisipasi aktif kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Ini dapat mencakup pengembangan kepemimpinan, pendidikan masyarakat, penguatan koalisi/gerakan perempuan dan jaringan mereka, mendukung partisipasi kelompok yang terpinggirkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program nasional dan daerah.
Kepemimpinan dan Tata Kelola
Tata kelola INKLUSI dilakukan melalui kemitraan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia dan organisasi masyarakat sipil, yang didukung oleh Sekretariat INKLUSI. Semua mitra, termasuk Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, mempunyai komitmen yang sama menuju terwujudnya kesetaraan gender, hak-hak disabilitas, dan inklusi sosial yang lebih baik.