Mitra Pelaksana

SIGAB Indonesia

Tentang SIGAB Indonesia

SIGAB Indonesia (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia) adalah Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) yang berkomitmen memperjuangkan hak difabel dan membangun masyarakat inklusif. Melalui INKLUSI, SIGAB menjalankan program SOLIDER (Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights) — berfokus pada akses pekerjaan inklusif, pemulihan ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan penerimaan sosial terhadap keadilan disabilitas.

Mitra dan Wilayah Kerja

Kegiatan

Peningkatan Layanan Kependudukan dan Identitas Hukum

Memfasilitasi dokumen kependudukan melalui kunjungan langsung, pendataan berbasis Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK), dan inisiatif Satu Data Penyandang Disabilitas.

Advokasi Desa Inklusi dan Kebijakan Inklusif

Mendorong pengembangan Desa Inklusi, dan mengadvokasi aksesibilitas dan kebijakan inklusif bersama mitra SOLIDER, serta aktif dalam aliansi nasional FORMASI Disabilitas sejak 2021.

Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dan Kabupaten (KDK)

Membentuk kelompok difabel desa/kelurahan untuk advokasi hak, partisipasi pengambilan keputusan, dan akses keadilan — termasuk pelatihan paralegal bersama OBH.

Unit Layanan Disabilitas (ULD)

ULD Ketenagakerjaan Memperkuat ULD provinsi dan kabupaten/kota sebagai penghubung difabel dengan dunia usaha, lembaga vokasi, dan penyalur tenaga kerja.

Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Forum Pengambilan Keputusan

Mendorong keterlibatan difabel dalam Musdus, Musdes, dan Musrenbang, termasuk Musrenbang Tematik disabilitas
Menginisiasi Temu Inklusi sebagai forum nasional dua tahunan untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah

Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas

Mendukung usaha mikro difabel melalui pelatihan manajemen usaha, akses pendanaan pemerintah, dan pasar.

Kampanye dan Edukasi Publik

Menggunakan kanal pengetahuan Solider.id dan Solider TV untuk meningkatkan kesadaran tentang isu inklusi disabilitas.

Fokus Program

Peningkatan Aksesibilitas Layanan Publik

Pemulihan Ekonomi dan Perluasan Lapangan Kerja

Peningkatan Partisipasi Inklusif dalam pengambilan keputusan dan pembangunan

Strategi Program

Inklusi disabilitas berbasis komunitas melalui Kelompok Difabel Desa (KDD) dan Kelompok Difabel Kabupaten (KDK) untuk mendukung advokasi hak-hak penyandang disabilitas serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Peningkatan kapasitas KDK/KDD untuk memperkuat advokasi hak-hak mereka di tingkat komunitas, termasuk dalam pendidikan inklusif dan pengembangan keterampilan.

Advokasi kebijakan untuk mendorong kebijakan inklusif yang melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Ketenagakerjaan inklusif melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), serta dukungan bagi usaha mikro melalui pelatihan, akses terhadap pendanaan pemerintah, dan peluang pasar.

Hasil yang Diharapkan

Desa inklusif ramah disabilitas dengan aksesibilitas fasilitas, kebijakan inklusif, dan data difabel yang akurat.

KDD/KDK berfungsi efektif sebagai wadah advokasi hak difabel.

ULD ketenagakerjaan optimal dalam asesmen, pelatihan, dan pengawasan akses kerja difabel.

Capaian s.d Desember 2025

>5.000

penyandang disabilitas dan orang marginal lain telah mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya.

>1.400

penyandang disabilitas dan orang marginal lainnya telah mendapatkan penguatan kapasitas untuk berpartisipasi dalam forum atau proses pengambilan keputusan publik.

>2.800

penyandang disabilitas dan orang marginal lainnya telah berpartisipasi dalam proses atau forum pengambilan keputusan publik.

Pemberdayaan dan Partisipasi

200 difabel terlibat dalam penyusunan peraturan desa
>5000 anggota kelompok difabel mengakses layanan identitas hukum, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelatihan

Kolaborasi dan Mekanisme Rujukan

Mekanisme rujukan kekerasan terhadap difabel dikembangkan bersama pemangku kepentingan, rumah layanan sosial, dan Puskesmas.

Kebijakan Inklusif

Mendorong kebijakan inklusif di daerah, termasuk Rancangan Aksi Daerah-Penyandang Disabilitas (RAD-PD), Perda, Peraturan Bupati dan Gubernur, Surat Edaran, dan ULD Ketenagakerjaan. Contoh: RAD-PD di NTT, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan DI Yogyakarta

Pemantauan Pemilu

Hasil pemantauan partisipasi difabel disampaikan kepada penyelenggara pemilu untuk mendorong pemilu yang lebih inklusif.

Pemberdayaan ekonomi

88 unit ekonomi berbasis masyarakat terbentuk dan beroperasi
446 anggota KDD yang bergabung sebagai anggota unit ekonomi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan beroperasi.

Kelompok Komunitas

62 KDD/KDK dibangun di desa/kelurahan untuk mendukung penyandang disabilitas.

Unit Layanan Disabilitas (ULD)

ULD dibentuk dan dioptimalkan di 11 wilayah: Cirebon, Bantul, Kota Bengkulu, Rejanglebong, Situbondo, Probolinggo, Kupang, Rote Ndao, Balikpapan, Samarinda, dan Kulon Progo.

Kemitraan Kerja & Pendidikan Tinggi

Kolaborasi dengan PT Alfamart, PT Adira Finance, H&M, dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) untuk untuk peluang kerja dan pendidikan tinggi bagi difabel.

Mitra Pelaksana