Mitra Pelaksana

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Tentang PKBI

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kesehatan seksual dan reproduksi serta pemberdayaan keluarga. Melalui Program INKLUSI, PKBI mendukung anak yang berhadapan dengan hukum dan transpuan (waria) agar dapat mengakses layanan dasar, perlindungan hukum, dan ruang publik secara setara.

Mitra dan Wilayah Kerja

Kegiatan

Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
Mekanisme rujukan
Telemedicine untuk dukungan psikososial
Penyediaan mobile clinics di wilayah intervensi
Pelatihan bagi Peer Educator (PE) dan Peer Counsellor (PC)

Pendidikan Formal dan Non-Formal untuk ABH

Akses pendidikan formal dan non-formal di LPKA
Keterampilan hidup
Wajib belajar 13 tahun

Pelatihan Pengembangan Minat, Bakat, dan Kemandirian Ekonomi

Pelatihan keterampilan teknis, berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK), instansi pemerintah, sekolah vokasi, perguruan tinggi, OMS, dan sektor swasta
Akses ke pekerjaan, peluang usaha, dan permodalan

Partisipasi Aktif di Ruang Publik

Pelatihan pemberdayaan dan pengorganisasian
Kampanye kesetaraan gender, sinkronisasi, dan validasi data melalui pertemuan
Penyelenggaraan acara khusus untuk kegiatan advokasi

Pelayanan Hukum bagi Korban Kekerasan

Pelatihan sistem keamanan dan pengembangan mekanisme pelaporan kekerasan dalam pertemuan nasional multi-stakeholder
Pendampingan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP)
Pengasuhan anak-anak yang berada di luar lembaga pemasyarakatan

Fokus Program

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pendidikan & kesehatan
Administrasi kependudukan
Perlindungan hukum
Pengembangan bakat
Partisipasi ruang publik

Waria

Akses layanan dasar
Kepemilikan identitas
Akses pendidikan
Peluang kerja yang aman
Pengurangan kekerasan
Partisipasi dalam pembangunan
Peningkatan kesejahteraan ekonomi & sosial berkelanjutan

Strategi Program

Advokasi di tingkat nasional dan daerah terkait isu kesehatan seksual dan reproduksi.

Penguatan organisasi untuk memfasilitasi kolaborasi antar aktor dan komunitas.

Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembelajaran berbasis pengalaman.

Dokumentasi praktik baik dan kekayaan intelektual untuk mewujudkan ruang inklusif.

Peran keluarga dalam pengasuhan positif dan perlindungan hukum.

Hasil yang Diharapkan

Pilar ABH:

Mekanisme pencegahan kekerasan dan perlindungan anak di LPKA
ABH mendapatkan layanan dasar memadai
ABH terlibat aktif di ruang publik
Alternatif pembinaan luar LPKA tersedia
Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan (WBPP) dapat mengasuh anak yang berada di luar penjara

Waria:

Akses layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial kesehatan, pendidikan
Akses layanan pencegahan dan erlindungan dari kekerasan
Akses ke sumber-sumber pemberdayaan ekonomi
Wilayah inklusif bertambah untuk mendukung pemberdayaan waria

Capaian (s.d. Desember 2025)

11

Forum Anak di LPKA terbentuk sebagai wadah ekspresi diri, aspirasi, dan pemenuhan hak.

5

Forum Anak LPKA tergabung dalam Forum Anak di Kota Bengkulu, Kabupaten Purworejo, Kota Blitar, Kota Kupang, Kabupaten Gunung Kidul.

3,085

ABH telah mengakses layanan pemerintah dan eksternal lainnya, termasuk layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan penanganan kasus kekerasan.

Pedoman rujukan, pencegahan, dan penanganan kekerasan ABH di LPKA telah disusun, termasuk Modul Pelatihan "Pengasuhan Bersama".

LPKA Klas I Blitar mengembangkan SOP Penanganan Kekerasan bersama Sub Mitra PKBI Jawa Timur dan Forum Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) Kota Blitar.

16

Forum keluarga waria terbentuk sebagai tempat konsultasi dan pendampingan

>1,000

Waria telah mengakses layanan pemerintah dan layanan eksternal lainnya, termasuk layanan administrasi kependudukan, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

90

Unit usaha waria terbentuk, termasuk usaha kelompok dan individu, koperasi.

6

kelompok usaha waria menerima dukungan pengembangan kapasitas, pendampingan, dan jaringan permodalan.

>130

Waria telah memperoleh manfaat ekonomi setelah tergabung dalam usaha kelompok/individu komunitas waria.

Fasilitasi Pelaporan Kasus Kekerasan pada Waria

Srikandi Pasundan, Himpuran Waria MKGR Sumsel, dan PKBI Sulsel bermitra dengan Organiasi Bantuan Hukum (OBH) terkait penanganan, layanan, dan rujukan penanganan kasus kekerasan. Data kasus kekerasan terhadap Waria telah menjadi bahan Catatan Akhir Tahun (Catahu) Tahun 2024 Komnas Perempuan

Mitra Pelaksana