INKLUSI LOGO Full Color Stacked - English

Publikasi

Dokumen

Filter

Pencarian

Kategori Publikasi

Urutkan berdasar:

Dokumen

Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), para
pegiat pemilu, dan masyarakat umum dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan pemilu.

Titik pihak penulisan buku ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang benar-benar memberikan akses yang sama kepada semua warga negara dengan keragaman identitas yang dimilikinya untuk melaksanakan hak pilihnya.

Harus diakui, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum selama ini, makna inklusifitas baru ditujukan pada kelompok penyandang disabilitas, namun belum memberi perhatian yang serius pada kelompok marginal dan kelompok rentan lain seperti masyarakat adat, masyarakat daerah terpencil, kelompok masyarakat yang buta huruf, lansia, ibu hamil dan menyusui serta pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Bahkan ketika penyelenggara pemilu mengklaim sudah memberi perhatian pada kebutuhan penyandang disabilitas, namun dalam implementasinya di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan.

Untuk itu, kualitas penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas, kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya masih perlu ditingkatkan.

Dokumen

INKLUSI bekerja sama dengan 4 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Sulawesi Selatan, yaitu Badan Kerjasama Pengetahuan Indonesia Timur (BaKTI), Institut Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Kemitraan), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dalam rangka memajukan pekerjaan mereka untuk memastikan semua orang Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bukti, pelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan ketika keputusan atau kebijakan dibuat yang berdampak pada mereka.

Dokumen

INKLUSI bekerja sama dengan 6 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Nusa Tenggara Barat (NTB) – Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Lembaga Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Perhimpunan Indonesia untuk Kedaulatan Buruh Migran (Migrant CARE), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) – untuk memajukan pekerjaan mereka dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam ekonomi.

 

Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bukti, pelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan ketika keputusan atau kebijakan dibuat yang berdampak pada mereka.

Dokumen

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, atau INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. ​

INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. ​

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 – 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten/kota, >800 desa di Indonesia.

Baca Cerita Terbaru Kami