Dokumen

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan inklusi di kebijakan dan layanan publik, serta untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan eksklusif terhadap kelompok marginal. Risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan proses pembuatan kebijakan melalui pelibatan yang bermakna, peningkatan implementasi kebijakan melalui kebijakan turunan dan perbaikan data terpilah, serta pengarusutamaan nilai Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inkusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong perspektif inklusi di kalangan pemangku kepentingan.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu ‘Aisyiyah, Yayasan BaKTI, KAPAL Perempuan, PKBI, SIGAB, PR YAKKUM, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami rintangan utama dalam upaya mendorong inklusi Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) di tingkat daerah, khususnya di tiga provinsi yaitu Aceh, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan terkait kelompok marginal dalam mengakses layanan dasar, sumber daya ekonomi, keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan, serta status sosial sebagai warga yang setara. Risalah kebijakan ini merekomendasikan tiga hal yakni mengaitkan upaya redistribusi dan representasi dengan rekognisi yang bermakna untuk mengikis stigma terhadap kelompok marginal, membingkai kerja inklusi sebagai tanggung jawab sosial, serta menerapkan pendekatan interseksional dan multisektoral dalam perumusan dan pelaksanaan program-program inklusi.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu KAPAL Perempuan, Aisyiyah, dan PEKKA, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait ragam tantangan struktural dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mendorong kerja sama sinergis multipihak dalam mendorong perbaikan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang telah disusun dan dicetak oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di Provinsi Aceh.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI berharap panduan ini dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan rekan-rekan jurnalis dalam setiap penulisan dan pemberitaan guna mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan sekaligus berkontribusi pada jurnalisme positif yang dapat membantu mengadvokasikan hak-hak kelompok tersebut

INKLUSI bekerja sama dengan 4 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Sulawesi Selatan, yaitu Badan Kerjasama Pengetahuan Indonesia Timur (BaKTI), Institut Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Kemitraan), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dalam rangka memajukan pekerjaan mereka untuk memastikan semua orang Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bukti, pelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan ketika keputusan atau kebijakan dibuat yang berdampak pada mereka.

INKLUSI bekerja sama dengan 6 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Nusa Tenggara Barat (NTB) – Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Lembaga Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Perhimpunan Indonesia untuk Kedaulatan Buruh Migran (Migrant CARE), Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) – untuk memajukan pekerjaan mereka dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam ekonomi.

Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bukti, pelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan ketika keputusan atau kebijakan dibuat yang berdampak pada mereka.