Pada bulan April 2024, dalam rangka Hari Kartini, para Mitra Program INKLUSI menyelenggarakan “Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) 2024” di Bali. Acara ini mengusung tema ‘Perempuan Bagi Bumi Pertiwi’ dan menyuarakan aspirasi lebih dari 4.000 perempuan serta perwakilan kelompok marginal dari berbagai tingkatan, mulai dari komunitas hingga nasional. Aspirasi ini dikumpulkan melalui serangkaian musyawarah luring dan daring pada bulan Maret yang bertujuan untuk berkontribusi pada perencanaan pembangunan Indonesia.
Munas Perempuan Nasional pertama kali diadakan pada tahun 2023 dengan tujuan memperkuat Pengarusutamaan Gender (PUG) dan mengintegrasikan perspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pada tahun 2024, Munas Perempuan berfokus pada persiapan penyusunan dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Acara ini dihadiri oleh 1.500 peserta dari 35 provinsi dan lebih dari 260 kabupaten/kota yang berkumpul secara luring di Bali. Peserta berasal dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi perempuan, organisasi disabilitas, komunitas adat, dan komunitas marginal lainnya yang merupakan jaringan Mitra INKLUSI. Semua peserta berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pembangunan yang inklusif.
Misiyah, perwakilan Aksi Kolektif INKLUSI untuk Munas Perempuan dan Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan, menyampaikan bahwa Munas Perempuan mencerminkan suara-suara kelompok yang sering kali terabaikan.
“Hari ini merupakan kesempatan bagi perwakilan dari 9 isu untuk menyampaikan usulan mereka dalam forum ini. Mereka merepresentasikan suara-suara yang selama ini kurang didengar, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Aspirasi-aspirasi ini dikumpulkan secara bertahap dari komunitas dan desa hingga tingkat nasional,” ungkap Misiyah.
Sembilan isu kunci yang dibahas dalam Munas Perempuan 2024 meliputi:
- Kemiskinan perempuan (perlindungan sosial)
- Perempuan pekerja, termasuk pekerja migran Indonesia, pekerja rumah tangga, korban tindak pidana perdagangan orang, kerja layak, pekerja dengan disabilitas)
- Penghapusan perkawinan anak
- Ekonomi perempuan berperspektif gender
- Kepemimpinan perempuan (partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan)
- Kesehatan perempuan (kesehatan mental, kesehatan reproduksi remaja dan perempuan)
- Perempuan dan lingkungan hidup (pengelolaan sumber daya alam, masyarakat adat)
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dalam pidatonya menekankan pentingnya memperjuangkan kesetaraan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kekuatan kolektif.
“Kita membutuhkan kekuatan kolektif, agar suara kita didengar dan diperhitungkan. Sinergi, kolaborasi dan dukungan dari semua pihak merupakan kunci dalam mewujudkan perempuan-perempuan berdaya di mana pun mereka berada. Diharapkan Munas Perempuan menjadi langkah konkrit untuk mencapai agenda prioritas pembangunan Indonesia kedepan, yang sejalan dengan semangat kesetaraan”, ujar Bintang Puspayoga.
Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan arahan dari Menteri Bappenas. Ia menyatakan bahwa Munas Perempuan merupakan langkah awal yang baik dalam memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Format Musyawarah Perempuan Nasional sangat menarik karena menyajikan isu, usulan, dan rencana aksi, sekaligus direspon oleh Kementerian dan Lembaga. Hal ini menunjukkan keterbukaan dan kemitraan yang strategis. Pemerintah dapat bersinergi untuk mewujudkan program-program pembangunan yang inklusif, yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan, memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ujar Amich Alhumami.
Amich Alhumami juga menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawalan pelaksanaan program pembangunan pemerintah.
Munas Perempuan 2024 telah menghasilkan rekomendasi yang diserahkan secara simbolis kepada Bappenas dan ditindaklanjuti dengan Policy Brief integrasi GEDSI kepada berbagai tingkat pemerintahan. Diharapkan, melalui Munas Perempuan, partisipasi aktif masyarakat akan meningkat, memastikan suara perempuan dan kelompok marginal didengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan yang adil dan inklusif, memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan Indonesia.
