Jakarta, 25 September 2026 – Data kesejahteraan memiliki peran penting dalam mendukung penyaluran perlindungan sosial sesuai kebutuhan masyarakat. Selain posisi desil, informasi mengenai kondisi dan kerentanan setiap anggota keluarga dapat membantu memberikan gambaran kesejahteraan yang lebih utuh.
Hal ini menjadi pembahasan dalam temu wicara Bincang INKLUSI: Membaca Desil DTSEN dari Perspektif GEDSI: Dampak, Pemutakhiran, dan Ruang Perbaikan, yang diselenggarakan secara daring. Diskusi ini mempertemukan perspektif pemerintah, akademisi, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).
Diah Hadi Setyo Naluri, dosen sekaligus peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa desil memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah indikator, seperti kondisi rumah, sumber air, bahan bakar, aset, dan komposisi keluarga.
Menurut Diah, meskipun disabilitas masuk sebagai variabel, metode penentuan desil mempertimbangkan konsumsi, sementara keluarga dengan anggota penyandang disabilitas dapat memiliki kebutuhan tambahan.
“Biaya terapi, alat bantu, transportasi, dan pendampingan merupakan bagian dari pengeluaran yang perlu diperhatikan dalam memahami kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa dapat dijumpai pada perempuan kepala keluarga yang memiliki rumah warisan, tetapi tidak mempunyai penghasilan tetap. Kepemilikan aset dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari perlu dilihat bersama agar kondisi keluarga dapat dipahami secara menyeluruh.
Melengkapi Desil dengan Informasi Kerentanan
Dwi Rahayuningsih, Ketua Tim Inklusivitas Bidang Disabilitas, Lansia, dan Care Economy di Kementerian PPN/Bappenas, menekankan pentingnya menghubungkan desil dengan informasi kerentanan individu.
“Dua keluarga di tingkat desil yang sama, dapat memiliki kerentanan yang berbeda,” jelas Dwi.
Keluarga dengan anggota penyandang disabilitas atau lansia, misalnya, dapat menghadapi kebutuhan pengeluaran dan hambatan akses layanan yang berbeda dari keluarga lain. Informasi mengenai usia, gender, dan disabilitas dapat melengkapi pemeringkatan kesejahteraan untuk mendukung penentuan layanan yang sesuai.
Pengalaman pendampingan masyarakat turut memberikan gambaran mengenai kebutuhan tersebut. Siti Zahara, Koordinator Program Rumpun Perempuan Sultra (RPS), menyampaikan bahwa organisasinya menerima 41 aduan terkait perlindungan sosial dari 20 kelurahan dampingan di Kota Kendari pada 2026.
Aduan tersebut mencakup kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang menjadi tidak aktif serta terhentinya bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Menurut Siti, perubahan akses bantuan memengaruhi pengeluaran keluarga untuk kesehatan, pendidikan, pangan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pengalaman ini menjadi masukan untuk memahami kondisi warga sekaligus mendukung tindak lanjut melalui mekanisme yang tersedia.
Pemutakhiran data secara berkala menjadi penting karena kondisi keluarga dapat berubah. Kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau perubahan komposisi keluarga dapat memengaruhi kebutuhan dan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan dasar.
Memperkuat Pemutakhiran Data melalui Kolaborasi
Raden Roro Endah Noorwidayati menjelaskan bahwa Kementerian Sosial menyediakan sejumlah jalur untuk memeriksa dan memperbarui data, antara lain melalui pemerintah desa atau kelurahan, aplikasi Cek Bansos, dan kanal pengaduan kementerian.
Endah juga menjelaskan penggunaan pendekatan positive list, yang memungkinkan pemberian bantuan berdasarkan kerentanan tertentu tanpa hanya mengacu pada posisi desil. Pertimbangannya mencakup kondisi kedaruratan, bencana, dan persoalan kesejahteraan sosial yang belum tertangani.
“Kementerian Sosial juga melihat situasi berdasarkan kerentanan untuk mengurangi inclusion dan exclusion error terkait dengan data. Pendekatan ini mendukung upaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan,” ujar Endah.
Andrea Adhi, peneliti kebijakan publik independen, menambahkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat membantu memahami kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh. Kebutuhan penyandang disabilitas, misalnya, beragam dan tidak terbatas pada layanan kesehatan.
“Keterhubungan data dan layanan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan dapat mendukung upaya tersebut. Data sektoral, data daerah, serta informasi dari komunitas juga dapat saling melengkapi untuk menggambarkan kondisi warga,” ujarnya.
Andrea meanmbahkan bahwa agar pemutakhiran data dapat diakses lebih luas, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi wilayah dan akses masyarakat terhadap informasi. Di daerah dengan jaringan internet terbatas, layanan melalui pemerintah desa atau kelurahan serta pendampingan langsung menjadi penting.
Melalui dialog ini, INKLUSI membuka ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mendukung pemanfaatan DTSEN yang semakin inklusif. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil dapat memperkuat pemutakhiran data serta membantu menghubungkan warga dengan perlindungan sosial sesuai kebutuhan mereka.
