Cirebon, 10 Februari 2026 – Program INKLUSI melaksanakan kunjungan lapangan pemantauan bersama (Joint Monitoring Visit/JMV) di Kabupaten Cirebon untuk berdialog dengan para pemangku kepentingan serta meninjau upaya perluasan akses kerja inklusif bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini merupakan bagian dari kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, yang melibatkan Bappenas, kementerian/lembaga terkait, Kedutaan Besar Australia (DFAT), Pemerintah Kabupaten Cirebon, serta tim Sekretariat INKLUSI.
Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat capaian penting dalam serapan kerja penyandang disabilitas. Hingga Januari 2026, sebanyak 871 tenaga kerja penyandang disabilitas telah bekerja di berbagai perusahaan di Kabupaten Cirebon, baik di sektor formal maupun informal. Capaian ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Mewakili Bupati Cirebon, Imron, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Neneng Hasanah, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendukung ketenagakerjaan inklusif, sekaligus mendorong keterlibatan dunia usaha dan penerimaan masyarakat.
“Saya berharap, melalui kerja sama lintas sektor, Kabupaten Cirebon dapat bertransformasi menjadi daerah yang ramah, bermartabat, dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi kemandirian penyandang disabilitas,” ujarnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menyampaikan bahwa penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan menjadi salah satu strategi untuk memperluas layanan yang inklusif, termasuk menjembatani kebutuhan dunia usaha dan pencari kerja disabilitas. Ia juga menambahkan bahwa sepanjang 2024–2025, puluhan penyandang disabilitas telah mengikuti pelatihan keterampilan, antara lain pembuatan suvenir dan pemasaran digital, untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.
Dalam kunjungan ini, delegasi juga mendalami pendekatan berbasis komunitas bersama mitra INKLUSI, SIGAB Indonesia, melalui penguatan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dan Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC). Pendekatan ini mendorong pendataan partisipatif, pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan desa, serta penguatan akses kerja melalui kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan ULD.
Perwakilan SIGAB Indonesia, M. Joni Yulianto, mengapresiasi langkah Kabupaten Cirebon yang dinilai semakin mengintegrasikan aspirasi kelompok disabilitas melalui Musrenbang Tematik dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Akses Kerja Inklusif: Dari Kebijakan ke Praktik di Dunia Usaha
Rangkaian JMV dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke dunia usaha yang telah membuka akses pelatihan dan kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu Cirebon Power dan PT Dahju Foam Product. Kunjungan ini menjadi ruang belajar bersama untuk melihat praktik perekrutan yang lebih inklusif, penyediaan akomodasi yang layak, serta peluang memperkuat peran ULD dan jejaring komunitas dalam menyiapkan kandidat yang siap kerja.
Cirebon Power menyelenggarakan pelatihan Microsoft Office bagi 10 peserta penyandang disabilitas dengan ragam kebutuhan dukungan. Sementara itu, PT Dahju Foam Product telah mempekerjakan pekerja disabilitas sebagai bagian dari pemenuhan kuota 1 persen sesuai regulasi.
Salah satu pekerja di PT Dahju Foam Product, Apipudin, menyampaikan bahwa ia mendapatkan akses kerja melalui FKDC dan merasakan dukungan di tempat kerja. “Saya mendapatkan akses kerja melalui FKDC. Saya bekerja di pabrik di bagian kontrol kualitas, dengan jam kerja 7 jam dan istirahat setiap 1,5 jam,” ujarnya. Ia menambahkan, “Saya harap teman-teman difabel lebih diperhatikan dan lebih banyak informasi mengenai lapangan pekerjaan.”
Dalam diskusi bersama Pemerintah Kabupaten Cirebon dan sektor swasta, sejumlah tantangan turut disoroti, antara lain keterbatasan anggaran di Dinas Ketenagakerjaan, belum tersedianya juru bahasa isyarat (JBI) dalam kegiatan job fair, serta perlunya penguatan peran ULD sebagai penghubung antara dunia usaha dan pencari kerja disabilitas.
Dari sisi perencanaan nasional, M. Zul Fauzi dari KPPA Bappenas menegaskan mandat RPJMN untuk mewujudkan tempat kerja yang ramah, aman, nyaman, dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, Sekretaris Pertama GEDSI Kedutaan Besar Australia (DFAT), Elena Martin Avilla, menekankan pentingnya memastikan kesetaraan hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam praktik.
“Kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia melalui Program INKLUSI bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memberikan kesempatan setara bagi semua orang,” ujarnya.
Kunjungan pemantauan bersama ini menegaskan bahwa perluasan ketenagakerjaan inklusif memerlukan sinergi berkelanjutan antara kebijakan, layanan publik, dunia usaha, dan penguatan komunitas, agar prinsip No One Left Behind benar-benar terwujud di tingkat lokal.
