Medan, 13 Mei 2026 — Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, hari ini mengunjungi kantor PERMAMPU-PESADA dan Women’s Crisis Centre (WCC) Sinceritas di Medan, Sumatera Utara, untuk melihat lebih dekat kerja organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat perlindungan perempuan, mencegah kekerasan berbasis gender, serta memperluas layanan yang inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan.
Melalui Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), Pemerintah Australia mendukung berbagai organisasi masyarakat sipil di Indonesia untuk mendorong kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Salah satunya adalah Konsorsium Perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU), yang bekerja untuk memperkuat kepemimpinan perempuan akar rumput, memperluas akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak.
PERMAMPU bekerja di delapan provinsi dan 24 kabupaten/kota di Sumatera bersama delapan anggota konsorsium. Di Sumatera Utara, kerja PERMAMPU dijalankan melalui PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo) di enam kabupaten/kota—Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Duta Besar Brazier meninjau fasilitas layanan kasus di WCC Sinceritas dan berdiskusi dengan perwakilan PERMAMPU-PESADA, kader One Stop Service and Learning (OSS&L), perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian, serta tim respons bencana PERMAMPU.
WCC Sinceritas merupakan divisi dari PESADA yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Layanan ini mencakup pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak. WCC Sinceritas juga melakukan advokasi untuk memperkuat perlindungan hukum, termasuk implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Program seperti PERMAMPU menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat mendorong perubahan nyata, terutama dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Kemitraan Indonesia dan Australia melalui INKLUSI adalah salah satu wujud nyata dari komitmen bersama untuk pembangunan yang lebih adil dan inklusif,” ujar Rod Brazier.
Salah satu pendekatan penting PERMAMPU-PESADA adalah layanan OSS&L berbasis Puskesmas, yang membuat perempuan dan korban kekerasan dapat mengakses informasi, konseling, serta rujukan layanan sesuai kebutuhan. Hingga 2026, PERMAMPU telah menginisiasi 31 OSS&L di delapan provinsi, termasuk enam di Sumatera Utara.
Koordinator PERMAMPU, Dina Lumbantobing, menekankan bahwa perlindungan perempuan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari layanan kasus hingga penguatan komunitas.
“Bagi kami, perlindungan perempuan tidak bisa berhenti pada layanan kasus. Yang juga penting adalah membangun kepemimpinan perempuan, memperkuat jejaring komunitas, serta mendorong perubahan kebijakan dan norma sosial agar kekerasan dapat dicegah sejak awal,” ujar Dina.
Selain bekerja dalam isu kekerasan berbasis gender dan pencegahan perkawinan anak, PERMAMPU-PESADA juga terlibat dalam respons bencana hidrometeorologi di Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Langkat. Respons tersebut mencakup asesmen kebutuhan berbasis perspektif GEDSI, distribusi makanan dan dignity kits atau paket perlengkapan kebersihan dan sanitasi dasar, konseling, ruang ramah anak, serta pemeriksaan kesehatan.
Pendekatan ini membantu memastikan kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya tidak terabaikan dalam masa tanggap darurat maupun pemulihan. Dalam situasi bencana, akses terhadap layanan dasar, perlindungan, informasi, serta ruang yang aman menjadi bagian penting dari respons yang inklusif.
Kunjungan ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga layanan, dan komunitas dalam memperkuat perlindungan perempuan. Melalui INKLUSI, Australia dan Indonesia terus bekerja bersama untuk mendukung masyarakat sipil, memperluas akses layanan bagi kelompok marginal, dan mendorong pembangunan yang lebih setara dan inklusif bagi semua.
