Pada tanggal 6 Desember 2023, Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menggelar sebuah panel dengan tema “Harnessing transformative gender action to influence national policy in Indonesia” dalam Australasian Aid Conference (AAC) 2023 yang diadakan di Crawford School of Public Policy di Canberra, Australia.

Panel ini membahas dampak inisiatif pembangunan berbasis lokal dalam membentuk lanskap kebijakan nasional Indonesia. Secara khusus, panel ini menyoroti peran organisasi di tingkat akar rumput dan pendekatan yang dipimpin masyarakat dalam memengaruhi strategi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Indonesia, melalui inisiatif seperti Musyawarah Nasional Perempuan pada tahun 2023.

Musyawarah Nasional Perempuan memberikan ruang bagi perempuan dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai latar belakang di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan pandangan mereka, dan berbagi inisiatif yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Pendekatan bottom-up ini memberdayakan perempuan di akar rumput yang sebelumnya terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan nasional, sebuah langkah yang signifikan dalam menuju tata kelola yang inklusif.

Kolaborasi antara BAPPENAS, KPPPA, organisasi mitra INKLUSI, dan komunitas perempuan lokal merupakan contoh upaya bersama untuk memajukan pembangunan yang inklusif dan berbasis lokal di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa inisiatif pembangunan dirancang untuk mengatasi kebutuhan dan prioritas komunitas yang terpinggirkan, terutama perempuan.

Musyawarah Nasional Perempuan melibatkan partisipasi dari lebih dari 5.000 peserta, termasuk perempuan, laki-laki, kelompok minoritas, pejabat pemerintah dari berbagai tingkatan, dan OMS dari seluruh Indonesia. Pertemuan yang diadakan secara daring dan luring ini, secara inklusif memperkuat suara komunitas yang terpinggirkan dan diharapkan dapat mengatasi tantangan terkait dengan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial.

Misiyah, yang mewakili Mitra INKLUSI, menekankan pentingnya kemitraan multi pemangku kepentingan dalam memberdayakan perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Pendekatan kolaboratif ini, menjembatani kesenjangan antara OMS dan pemerintah Indonesia, sangat penting dalam memastikan bahwa suara komunitas yang terpinggirkan didengar dan direspon.

“Kita bekerja bersama-sama dengan para pengambil keputusan negara, berjalan bersama-sama mencari solusi dengan semangat untuk mendengarkan suara-suara yang tidak terdengar, menghitung yang tidak terhitung, mengungkapkan cerita-cerita tersembunyi, memecahkan tabu, dan melunturkan batasan antara identitas yang terpinggirkan,” ujar Misiyah, Ketua Dewan Eksekutif, KAPAL Perempuan.

Lenny Rosalin, mewakili KPPPA, menekankan peran penting inisiatif seperti Musyawarah Nasional Perempuan dalam mendorong kebijakan kesetaraan gender yang transformatif di Indonesia. Ia menyoroti kontribusi yang sangat penting dari OMS sebagai pemangku kepentingan kunci dalam mendukung agenda pembangunan negara.

“Musyawarah Nasional Perempuan adalah salah satu contoh terbaik di Indonesia ketika pemerintah dan OMS bekerja bersama, berjalan bersama, dalam sinergi yang sangat baik dengan dukungan dari Pemerintah Australia,” ujar Lenny Rosalin, Deputi Bidang Kesetaraan Gender, KPPPA.

Demikian pula, BAPPENAS menyoroti signifikansi Musyawarah Nasional Perempuan dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis bukti, terutama terkait kelompok-kelompok terpinggirkan. Ibu Qurrota ‘Ayun, yang mewakili BAPPENAS, menekankan bahwa suara perempuan terpinggirkan mencerminkan kekhawatiran masyarakat yang lebih luas. Sehingga suara mereka harus diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan.

“Kami percaya, bahwa kepercayaan, kolaborasi, aksi kolektif, kemitraan, dan dukungan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan di Indonesia. Mari kita bekerja bersama, bergandengan tangan untuk mencapai tujuan bersama dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi kita semua untuk menuju kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial,” tutup Qurrota ‘Ayun, Pelaksana Tugas Direktur untuk Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, BAPPENAS.

Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sipil menunjukkan komitmen bersama untuk inklusivitas, kepercayaan, dan dukungan saling menguntungkan dalam memajukan agenda pembangunan Indonesia. Kemitraan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal, dan bahwa hak-hak dan kebutuhan komunitas terpinggirkan, termasuk perempuan, dipenuhi dengan baik.