Publikasi

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan inklusi di kebijakan dan layanan publik, serta untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan eksklusif terhadap kelompok marginal. Risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan proses pembuatan kebijakan melalui pelibatan yang bermakna, peningkatan implementasi kebijakan melalui kebijakan turunan dan perbaikan data terpilah, serta pengarusutamaan nilai Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inkusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong perspektif inklusi di kalangan pemangku kepentingan.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu ‘Aisyiyah, Yayasan BaKTI, KAPAL Perempuan, PKBI, SIGAB, PR YAKKUM, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami rintangan utama dalam upaya mendorong inklusi Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) di tingkat daerah, khususnya di tiga provinsi yaitu Aceh, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan terkait kelompok marginal dalam mengakses layanan dasar, sumber daya ekonomi, keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan, serta status sosial sebagai warga yang setara. Risalah kebijakan ini merekomendasikan tiga hal yakni mengaitkan upaya redistribusi dan representasi dengan rekognisi yang bermakna untuk mengikis stigma terhadap kelompok marginal, membingkai kerja inklusi sebagai tanggung jawab sosial, serta menerapkan pendekatan interseksional dan multisektoral dalam perumusan dan pelaksanaan program-program inklusi.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu KAPAL Perempuan, Aisyiyah, dan PEKKA, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait ragam tantangan struktural dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mendorong kerja sama sinergis multipihak dalam mendorong perbaikan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang telah disusun dan dicetak oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di Provinsi Aceh.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Modul Pelatihan Dakwah Advokasi: Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Mustadh’afin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan disusun untuk memperkuat kapasitas kader ‘Aisyiyah dalam menjalankan dakwah berbasis advokasi yang berperspektif kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Melalui modul ini, peserta pelatihan didorong untuk memahami isu-isu yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan dan peluang ekonomi, serta mengembangkan strategi dakwah dan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dari kalangan Dhuafa Mustadh’afin. Modul ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Naskah Kebijakan ini diterbitkan oleh ‘Aisyiyah dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Dokumen ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan, alokasi anggaran hingga tingkat desa, serta implementasi konvergensi lintas sektor dengan prinsip GEDSI untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Selain itu, naskah kebijakan ini juga menyoroti inovasi Rumah Gizi yang dikembangkan oleh ‘Aisyiyah, yaitu model berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi, konseling, pengolahan makanan bergizi, dan penguatan lumbung pangan keluarga sebagai strategi berkelanjutan dalam pencegahan stunting.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.