INKLUSI LOGO Full Color Stacked - English

Publikasi

Filter

Pencarian

Kategori Publikasi

Urutkan berdasar:

Dokumen

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang telah disusun dan dicetak oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di Provinsi Aceh.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Dokumen

Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI berharap panduan ini dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan rekan-rekan jurnalis dalam setiap penulisan dan pemberitaan guna mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan sekaligus berkontribusi pada jurnalisme positif yang dapat membantu mengadvokasikan hak-hak kelompok tersebut

Nawala

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau INKLUSI, berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.​

INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 5 tahun (dengan anggaran mencapai A$75 juta sepanjang 2021-2026), dengan kemungkinan perpanjangan 3 tahun hingga A$45 juta (2026-2029). Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten, dan >800 desa di Indonesia.​

Baca nawala ‘Kabar INKLUSI’ kami untuk mengetahui kegiatan kami selama April – September 2024.

Dokumen

Buku ini disusun untuk menjadi panduan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS), para
pegiat pemilu, dan masyarakat umum dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang inklusif sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan pemilu.

Titik pihak penulisan buku ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yang benar-benar memberikan akses yang sama kepada semua warga negara dengan keragaman identitas yang dimilikinya untuk melaksanakan hak pilihnya.

Harus diakui, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum selama ini, makna inklusifitas baru ditujukan pada kelompok penyandang disabilitas, namun belum memberi perhatian yang serius pada kelompok marginal dan kelompok rentan lain seperti masyarakat adat, masyarakat daerah terpencil, kelompok masyarakat yang buta huruf, lansia, ibu hamil dan menyusui serta pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Bahkan ketika penyelenggara pemilu mengklaim sudah memberi perhatian pada kebutuhan penyandang disabilitas, namun dalam implementasinya di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan.

Untuk itu, kualitas penyelenggaraan pemilu bagi penyandang disabilitas, kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya masih perlu ditingkatkan.

Nawala

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau INKLUSI, bekerja untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam, dan manfaat dari, pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik Indonesia. INKLUSI bekerja sama dengan mitra pemerintah dan masyarakat sipil untuk memajukan pekerjaan mereka dalam kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda inklusi Pemerintah Indonesia, termasuk melalui rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program bilateral Pemerintah Australia dan Indonesia selama 8 tahun (2021-2029) dengan anggaran hingga AUD120 juta. INKLUSI bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga mitra penelitian dan jaringannya di 32 provinsi, 120 kabupaten/kota, 686 desa di Indonesia.

Baca nawala kami untuk mengetahui kegiatan kami selama November 2023 – Februari 2024.

Infografis

Kesaksian dari perempuan marjinal di Desa Jruek Bale, Kabupaten Aceh Besar, tentang manfaat ekonomi yang mereka peroleh dari keikutsertaan mereka dalam pelatihan Akademi Paradigta PEKKA. Kesaksian ini dikumpulkan pada tanggal 4 November 2023 selama kunjungan pemantauan Sekretariat INKLUSI.

Dokumen

INKLUSI bekerja sama dengan 4 organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di Sulawesi Selatan, yaitu Badan Kerjasama Pengetahuan Indonesia Timur (BaKTI), Institut Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (Kemitraan), dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), dalam rangka memajukan pekerjaan mereka untuk memastikan semua orang Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, terlindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Para mitra masyarakat sipil ini juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa bukti, pelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan ketika keputusan atau kebijakan dibuat yang berdampak pada mereka.

Baca Cerita Terbaru Kami