Di sebuah desa kecil di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, perubahan besar bermula dari hal yang sederhana: pendataan. Sebelum tahun 2023, orang dengan disabilitas di Desa Kadi Wano hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan sosial. Mereka tidak tercatat dalam data desa, tidak dilibatkan dalam musyawarah pembangunan, dan terlewat dari berbagai bantuan sosial. Saat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa disalurkan, tak satu pun nama mereka muncul dalam daftar penerima manfaat.
Namun keadaan itu berubah sejak akhir 2023, ketika Program DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Policy and Capacity) dijalankan oleh Yayasan Harapan Sumba (YHS) dengan dukungan PRYAKKUM dan INKLUSI. Melalui pelatihan, lokakarya, dan pertemuan yang melibatkan pemerintah desi, muncul kesadaran baru bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan sosial dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Program DIGNITY: Dari Tak Terlihat Menjadi Tercatat
Salah satu capaian terpenting dari program ini adalah adanya pendataan disabilitas di Desa Kadi Wano, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Melalui proses yang melibatkan perangkat desa dan kelompok swadaya masyarakat (Self Help Group/SHG), teridentifikasi 27 orang difabel dengan beragam kondisi: delapan orang dengan disabilitas psikososial, tiga dengan disabilitas sensorik, dan enam belas dengan disabilitas fisik.
Data inilah yang kemudian menjadi dasar perubahan kebijakan di tingkat desa. Pada tahun 2025, Pemerintah Desa Kadi Wano mengambil langkah penting dengan mengalokasikan BLT Dana Desa bagi 24 difabel. Tiga lainnya belum bisa menerima bantuan karena berada dalam satu Kartu Keluarga yang sama dengan penerima lain. Meskipun begitu, keputusan ini menandai tonggak sejarah baru dalam upaya mewujudkan desa inklusif.
“Dulu kami tidak tahu bagaimana memperlakukan warga disabilitas,” kata Kepala Desa Kadi Wano, Jufrison Sairo. “Sekarang kami belajar bahwa mereka juga bagian dari desa ini dan punya hak yang sama.”
Bagi warga seperti Ester Mawo, perempuan 34 tahun dengan disabilitas psikososial, kebijakan ini membawa perubahan nyata. Sebelumnya Ester bergantung sepenuhnya pada keluarga tanpa akses terhadap bantuan sosial. Sejak menerima BLT sebesar Rp300.000 per bulan, ia bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sabun, dan gula. Beberapa penerima lainnya bahkan mulai menggunakan dana bantuan untuk membuka usaha kecil atau membiayai pendidikan anak.
Ketika para difabel menerima BLT pada 1 Juli 2025, mereka memperoleh pembayaran tujuh bulan sekaligus sebesar Rp2.100.000 untuk periode Januari hingga Juli. Lebih dari sekadar bantuan finansial, kebijakan ini menjadi bentuk pengakuan bahwa mereka kini diakui dan dilibatkan sebagai bagian sah dari masyarakat desa.
Dari Bantuan Menuju Perubahan Sistem
Perubahan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Pendampingan intensif dari YHS bersama PR YAKKUM dan INKLUSI berperan penting dalam memperkuat kapasitas pemerintah desa serta mendorong dialog antara kelompok difabel dan pemangku kebijakan. Melalui program DIGNITY, perangkat desa mendapat pelatihan tentang hak-hak disabilitas dan prinsip inklusi sosial, sementara pengurus SHG dilatih untuk menyampaikan aspirasi komunitasnya dengan percaya diri.
Advokasi yang dilakukan SHG dan dukungan berjenjang dari tingkat kabupaten turut memperkuat komitmen pemerintah desa. Kepala Desa Kadi Wano, misalnya, mengikuti berbagai kegiatan pembelajaran lintas wilayah dan diskusi kebijakan yang membentuk pemahaman baru tentang pentingnya tata kelola yang inklusif.
Kini, perubahan di Desa Kadi Wano tak lagi sekadar tentang penyaluran BLT. Ia mencerminkan perubahan cara pandang dan kebijakan: bahwa keadilan sosial bukan berarti memperlakukan semua orang sama, tetapi memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Program DIGNITY telah membuka ruang bagi transformasi ini, sementara komitmen pemerintah desa memastikan bahwa perubahan tersebut benar-benar mengakar.
Kisah dari Desa Kadi Wano menunjukkan bahwa inklusi sosial tidak selalu dimulai dari kebijakan besar di tingkat nasional. Terkadang, ia berawal dari langkah kecil di desa—dari keberanian untuk mendata, mendengar, dan mengakui keberadaan setiap warga, tanpa terkecuali.
