Yogyakarta, 17 Oktober 2025 — Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, hari ini mengunjungi Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PRYAKKUM) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk melihat langsung bagaimana kerja sama antara Australia dan Indonesia memperkuat kebijakan, layanan, dan inovasi berbasis riset yang inklusif bagi warga difabel.
Kunjungan ini menyoroti berbagai program yang dijalankan melalui dukungan Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) dan Bappenas, khususnya Program INKLUSI dengan kerangka DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Capacity).
Ibu Kamath mengapresiasi kontribusi PRYAKKUM dan mitra-mitranya, termasuk Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM), dalam memperkuat kesetaraan hak difabel di Indonesia di Indonesia.
“Kami berupaya menggeser fokus dari sekadar inklusi disabilitas menuju keadilan disabilitas, dengan memastikan setiap hambatan benar-benar dihapus agar difabel dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan,” ujarnya.
“Saya mengapresiasi kepemimpinan lokal yang menunjukkan bagaimana nilai inklusivitas dapat tertanam secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara riset dan pelayanan masyarakat, kita membuktikan bahwa perubahan nyata bisa dimulai dari tingkat komunitas,” ia menambahkan.
Direktur PRYAKKUM, Chatarina Sari, menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak agar hasil kerja di tingkat lokal dapat terus diperkuat.
“Dukungan dari Pemerintah Australia memungkinkan kami memperluas jangkauan layanan hingga ke desa-desa, memperkuat organisasi penyandang disabilitas, dan memastikan inklusi benar-benar dirasakan di akar rumput,” ujarnya.
Selama kunjungan, Wakil Dubes Australia berdialog dengan penerima manfaat program dan perwakilan pemerintah desa yang memiliki disabilitas psikososial. Para peserta berbagi pengalaman tentang kemajuan advokasi, praktik inklusif di tingkat desa, dan pentingnya sinergi antara riset dan kebijakan publik.
Siti Rohayah, Kepala Desa di Kabupaten Kebumen, berharap program kelompok swadaya masyarakat (Self-Help Group/SHG) bagi difabel dapat berkelanjutan.
“Sebagai pejabat dengan jabatan politik, saya sadar pentingnya regenerasi agar kelompok swadaya masyarakat ini tetap berjalan meski nanti saya sudah tidak menjabat. Karena itu, saya libatkan staf lain agar pengetahuan ini menyebar. Kami juga sudah memiliki surat keputusan kepala desa untuk melegalkan SHG dan mulai menganggarkan operasionalnya,” ujarnya.
Kunjungan diakhiri dengan tur fasilitas PRYAKKUM yang mencakup bengkel prostetik, pusat rehabilitasi, daycare anak dengan disabilitas, serta kafe inklusif yang dikelola bersama komunitas lokal.
Melalui dukungan Program INKLUSI (Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), PRYAKKUM menjalankan Program DIGNITY di tujuh provinsi untuk memperkuat kapasitas organisasi difabel, membuka akses terhadap pekerjaan layak, layanan dasar, serta perlindungan dari kekerasan.
Kemitraan antara PR YAKKUM dan Pemerintah Australia melalui DFAT merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong inklusi sosial, kemandirian ekonomi, dan akses yang setara terhadap layanan publik bagi difabel di Indonesia. Melalui pendekatan berbasis masyarakat, program ini diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Tanah Air.
