Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas INKLUSI bersama Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Teknis Kelompok Kerja (Pokja) pada 30 Juni–1 Juli 2026 di Jakarta untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Fase II Program INKLUSI periode 2026–2029.
Forum ini mempertemukan Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga anggota Pokja, dan Mitra INKLUSI untuk meninjau capaian program, mengidentifikasi isu strategis, serta menyelaraskan arah implementasi Fase II Program INKLUSI dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Keberhasilan Program INKLUSI bertumpu pada kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan. Memasuki Fase II (2026-2029), kolaborasi ini semakin penting untuk memperluas capaian program, memperkuat praktik baik, serta memastikan kontribusi INKLUSI tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Dalam tata kelola Program INKLUSI, koordinasi teknis dilakukan melalui empat Pokja yang mewakili empat fokus utama program: Akses ke Layanan Dasar; Perlindungan dari Kekerasan; Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencaharian; serta Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan. Keempat Pokja menjadi ruang koordinasi antara kementerian/lembaga dan Mitra INKLUSI untuk membahas perkembangan program, tantangan di lapangan, dan peluang kolaborasi di tingkat nasional maupun daerah.
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Pokja 1, Tirta Sutedjo, mengapresiasi kontribusi INKLUSI dalam mendukung pemerintah memperluas akses layanan dasar, memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta mendorong kesetaraan gender dan inklusi sosial.
“INKLUSI sangat strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Indonesia,” ujar Tirta.
Ia menambahkan, Program INKLUSI telah dilaksanakan di 32 provinsi, lebih dari 100 kabupaten/kota, dan lebih dari 600 desa. Capaian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pengembangan model dan praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lain.
“Harapannya, di akhir program ada legacy dan praktik baik yang dapat diimplementasikan secara nasional,” ujar Tirta.
Ia juga menekankan pentingnya peran Pokja INKLUSI dalam memantau kontribusi program terhadap pencapaian tujuan nasional, sekaligus memastikan sinergi dengan program-program pemerintah yang didukung melalui APBN dan APBD. Dengan demikian, kerja-kerja INKLUSI diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal.
Pertemuan Pokja yang diselenggarakan dua kali dalam setahun ini menjadi ruang bagi Mitra INKLUSI untuk berbagi pembelajaran dan praktik baik yang dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah daerah. Masukan dari kementerian/lembaga juga menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rencana kerja Fase II, agar kontribusi program terhadap target pembangunan nasional semakin kuat, relevan, dan berkelanjutan.
Memperluas Praktik Baik Untuk Dampak Berkelanjutan
Dalam pertemuan ini, diskusi Pokja berfokus pada penguatan model dan pendekatan Mitra INKLUSI di berbagai isu. Pembahasan menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, layanan yang aktif dan responsif, serta penguatan sistem pendukung melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.
Berbagai praktik baik yang dibagikan Mitra INKLUSI menunjukkan bagaimana kerja di tingkat komunitas dapat memperkuat akses kelompok marginal terhadap layanan, perlindungan, penghidupan, dan ruang partisipasi. Pendekatan ini penting agar program tidak hanya menjangkau lebih banyak orang secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan perubahan yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ketua Tim Inklusivitas Bidang Disabilitas, Lansia, dan Care Economy di bawah Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Dwi Rahayuningsih, menyampaikan bahwa banyak pembelajaran penting telah dihasilkan dari kerja-kerja INKLUSI bersama mitra dan komunitas.
“Banyak cerita baik dari Program INKLUSI. Ke depan, perlu terus didukung perluasan dan penguatan program-program tersebut,” ujarnya.
Pertemuan ini turut membahas tantangan lintas sektor yang masih perlu dijawab bersama. Sejumlah isu yang muncul antara lain kebutuhan memperkuat layanan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia, termasuk anak yang ditinggalkan maupun yang lahir di negara penempatan; pentingnya memasukkan perspektif GEDSI dalam layanan berbasis masyarakat seperti Posyandu; serta perlunya menjembatani struktur dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan layanan dasar.
Diskusi juga menyoroti pentingnya memastikan praktik baik di tingkat komunitas tidak direduksi menjadi pendekatan yang terlalu normatif atau top-down. Program yang berhasil di satu wilayah perlu dipahami berdasarkan konteks, kearifan lokal, dan parameter keberhasilan yang jelas, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain tanpa mengabaikan kebutuhan dan dinamika setempat.
Direktur Perdesaan, Daerah Afirmasi, dan Transmigrasi Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, mengapresiasi perkembangan kerja-kerja INKLUSI. Menurutnya, peran penting ke depan adalah menjembatani kebijakan nasional dengan praktik di tingkat lokal agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
“Yang penting adalah menjembatani kebijakan yang sudah dibuat dengan tujuan nasional dan SDGs, serta tentunya keberpihakan bagi pembangunan,” ujar Roudo. “Partisipasi yang kohesif hanya bisa dihasilkan dari komunitas yang kuat.”
Sejalan dengan itu, Fase II Program INKLUSI akan menekankan lima prioritas utama: meningkatkan kerja sama antara INKLUSI, mitra, dan pemerintah dengan program prioritas; memperkuat sinergi dengan berbagai emba; menjaga keberlanjutan dampak program; memperkuat kapasitas mitra emba; serta meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran.
“Fase kedua Program INKLUSI akan berfokus pada penguatan kolaborasi, keberlanjutan, dan pembelajaran, sehingga praktik-praktik baik yang telah dibangun bersama para mitra dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan,” ujar Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI.
Melalui pertemuan koordinasi teknis ini, INKLUSI terus memperkuat kemitraan lintas sektor untuk mendorong kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi pembangunan sipil, dan komunitas menjadi penting untuk memperluas praktik baik, memperkuat keberlanjutan program, serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok marginal di Indonesia.
