Sebagai bagian dari kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, Program INKLUSI melaksanakan kunjungan pemantauan gabungan ke tiga daerah di Jawa Barat pada 10–12 Februari 2026. Kunjungan ini melibatkan Bappenas, kementerian/lembaga terkait, Kedutaan Besar Australia (DFAT), serta tim Sekretariat INKLUSI untuk meninjau capaian, pembelajaran, dan tantangan pelaksanaan program di tingkat daerah.
Selama tiga hari, delegasi mengunjungi Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta bersama empat mitra INKLUSI: SIGAB, Migrant CARE, Lakpesdam NU, dan PEKKA. Fokus kunjungan mencakup ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas, perlindungan pekerja migran, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga.
Kunjungan Pemantauan Bersama ke Cirebon: Mendorong Ketenagakerjaan Inklusif Disabilitas
Di Kabupaten Cirebon, bersama Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabel (SIGAB) melalui Program SOLIDER, tim melihat penguatan Kelompok Disabilitas Desa (KDD) dan Forum Komunikasi Difabel Cirebon (FKDC). Pendekatan berbasis komunitas ini mendorong pendataan partisipatif, kewirausahaan difabel, serta akses kerja melalui kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Delegasi juga mengunjungi Cirebon Power yang memberikan pelatihan kepada kelompok disabilitas, serta PT. Dahju Foam Product yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas sesuai amanat Undang-Undang No. 8/2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Perusahaan menyediakan gaji dan fasilitas setara, serta menyatakan komitmen untuk menambah pekerja disabilitas secara bertahap.
Diskusi dengan pemerintah daerah dan sektor swasta menyoroti sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, belum tersedianya juru bahasa isyarat dalam job fair, serta perlunya penguatan peran ULD sebagai penghubung dunia usaha dan pencari kerja disabilitas. Bappenas menegaskan pentingnya implementasi RPJMN untuk menciptakan tempat kerja yang ramah dan berkeadilan.
Kunjungan Pemantauan Bersama ke Indramayu: Perlindungan Pekerja Migran dan Pencegahan Perkawinan Anak
Di Indramayu, salah satu kantong pekerja migran terbesar di Jawa Barat, kunjungan bersama Migrant CARE meninjau implementasi Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), desa menyediakan layanan pengaduan, konseling, verifikasi dokumen keberangkatan, serta pendampingan ekonomi bagi purna migran dan keluarga.
Isu yang mengemuka antara lain rendahnya literasi keuangan, belum optimalnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta perlunya pencegahan migrasi tidak prosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kementerian/lembaga mendorong penguatan regulasi desa, pengembangan modul pengasuhan bagi anak PMI, serta pemanfaatan remitansi untuk pemberdayaan ekonomi desa.
Masih di Indramayu, bersama Lakpesdam NU, delegasi meninjau upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan melalui penguatan Forum Anak Desa, Satgas PPA, serta edukasi kepada orang tua dan tokoh agama. Data menunjukkan angka perkawinan anak masih signifikan, sehingga penguatan regulasi desa dan pembentukan UPTD-PPA menjadi prioritas tindak lanjut. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menekankan pentingnya akses dokumen kependudukan dan pendidikan bagi korban perkawinan anak.
Kunjungan Pemantauan Bersama ke Purwakarta: Penguatan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga
Di Kabupaten Purwakarta, kunjungan bersama PEKKA menyoroti strategi Akademi Paradigta Kewirausahaan (AP Kewirausahaan) dalam membangun ekonomi berkeadilan. Sejak 2022, PEKKA telah melatih puluhan perempuan kepala keluarga sebagai penggerak ekonomi di tujuh desa, dengan pengembangan usaha berbasis potensi lokal dan pemanfaatan pasar desa.
Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal, bahan baku, dan peralatan produksi. Bappenas mendorong kolaborasi lebih lanjut antara PEKKA dan Dinas UMKM untuk memperkuat akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kementerian Sosial dan pemerintah daerah juga menyatakan kesiapan menindaklanjuti dukungan bagi perempuan kepala keluarga.
Kunjungan ini memberikan gambaran nyata penerapan prinsip “No One Left Behind” dalam pembangunan daerah melalui desa ramah disabilitas, sistem perlindungan pekerja migran berbasis komunitas, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ekonomi perempuan kepala keluarga.
Temuan dan rekomendasi dari kunjungan ini akan menjadi masukan strategis bagi pelaksanaan INKLUSI Fase II, khususnya dalam memperkuat pelembagaan praktik baik ke dalam sistem pembangunan daerah. Kolaborasi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra OMS akan terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan dampak program.
