Ibu Stephanie Copus Campbell, Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, disambut hangat oleh Mitra INKLUSI di sebuah pulau terpencil di Sulawesi Selatan pada tanggal 23 November 2023.
Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam wilayah kerja Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) di Sulawesi Selatan. KAPAL Perempuan dan Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) berbagi cerita praktik baik dalam meningkatkan kesetaraan gender melalui kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan akses perempuan dan kelompok marginal ke layanan dasar, perlindungan dari kekerasan, serta mencegah perkawinan anak.
Di Sulawesi Selatan, INKLUSI mendukung kerja KAPAL Perempuan dan YKPM di 13 desa di Kabupaten Pangkep. Desa-desa program ini merupakan desa-desa yang sulit dijangkau karena berada di daerah kepulauan dan pegunungan yang terpencil dengan tingginya tingkat kemiskinan yang berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak.
“KAPAL Perempuan dan YKPM mendirikan Sekolah Perempuan, Pos Pengaduan, dan radio komunitas Sipurennu untuk meningkatkan kesadaran terkait beragam isu perempuan dan isu-isu sosial lainnya di lingkungan sekitar dan memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan dasar,” ungkap Misiyah, Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan. Anggota masyarakat telah menyampaikan keprihatinan terkait dampak pernikahan anak, pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, serta cara memperoleh dokumen identitas hukum bagi perempuan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya yang tinggal di daerah terpencil.
Selama kunjungannya ke Pulau Sabutung, Stephanie Copus Campbell mengamati kegiatan Sekolah Perempuan, Radio Sipurennu, dan Pos Pengaduan. Saat mengunjungi Pos Pengaduan, anggota Sekolah Perempuan menjelaskan fungsinya sebagai pusat informasi dan edukasi, yang menjadi jembatan bagi perempuan yang terpinggirkan untuk mencari solusi atas masalah identitas hukum, akses ke program perlindungan sosial, dan sebagai tempat rujukan bagi para korban kekerasan dan perkawinan anak. Saat ini, terdapat total 725 anggota Sekolah Perempuan di Kabupaten Pangkep.
Kegiatan KAPAL Perempuan dan YKPM juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, seperti musrenbang desa, kelurahan, dan kecamatan. Selain itu, KAPAL Perempuan dan YKPM berkolaborasi dalam sosialisasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada komunitas dan Aparat Penegak Hukum serta memberikan bimbingan teknis kepada aparatur desa terkait UU TPKS, menciptakan kerjasama yang mendukung perlindungan terhadap kekerasan.
Dengan langkah konkret di 13 desa Pangkep, KAPAL Perempuan dan YKPM berkomitmen untuk terus mengadvokasi hak-hak perempuan miskin, disabilitas, dan kelompok marginal lainnya serta mendorong kolaborasi menuju masyarakat yang inklusif.
