Bencana tidak pernah dirasakan sama oleh semua orang. Dalam situasi banjir, perempuan dan anak perempuan kerap menghadapi beban yang lebih berat: kehilangan mata pencaharian, meningkatnya kerja perawatan, terbatasnya akses layanan dasar dan kesehatan, hingga risiko kekerasan berbasis gender. Kerentanan ini menjadi semakin tajam bagi perempuan penyandang disabilitas, perempuan adat, lansia, perempuan kepala keluarga, dan kelompok rentan lainnya.
Hal inilah yang dibahas dalam Bincang INKLUSI bertema “Gerakan Perempuan Akar Rumput dalam Respons Bencana Inklusif” pada 13 Maret 2026, dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Diskusi daring ini mempertemukan pengalaman komunitas, pendamping lapangan, pemerintahdan akademisi untuk melihat bagaimana respons bencana dapat lebih adil dan inklusif.
Dalam sambutannya, Team Leader INKLUSI Kate Shanahan menegaskan bahwa perempuan akar rumput bukan hanya pihak yang terdampak. “Organisasi perempuan di akar rumput aktif menjangkau kelompok yang paling membutuhkan dan mendampingi pemulihan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Kisah itu terasa nyata dalam cerita Nurbaiti, staf lapang Flower Aceh dan penyintas banjir beberapa bulan lalu dari Aceh Tamiang. Ia menceritakan bagaimana banjir bandang memaksanya berpindah tempat pengungsian tiga kali dalam satu malam, mengevakuasi anak kembarnya yang masih kecil, dan terpisah dari suami selama tiga hari tiga malam. Dalam situasi yang serba gelap dan terbatas, ia tetap memikirkan orang lain di pengungsian seperti lansia, orang sakit, dan kebutuhan yang sering dianggap kecil tetapi sangat penting.
“Kami saling menguatkan. Ketika bencana, kita tidak bisa sendirian,” kata Nurbaiti.
Dari pengalamannya, terlihat bahwa solidaritas komunitas sering menjadi penyangga pertama ketika sistem formal belum mampu menjangkau semua kebutuhan.
Bincang INKLUSI: Respons Inklusif Harus Dimulai dari Kebutuhan Nyata
Dina Lumban Tobing, Koordinator PESADA PERMAMPU menekankan bahwa langkah pertama yang dilakukan jaringannya bukan langsung menyalurkan bantuan, melainkan mengumpulkan data terpilah. Menurutnya, perempuan tidak homogen, sehingga dampak bencana dan kebutuhan pemulihan mereka pun berbeda-beda.
Ia mencontohkan bagaimana di wilayah dampingan PERMAMPU, perempuan tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga sumber penghidupan, akses layanan kesehatan, dan rasa aman. Di Tapanuli Tengah, persoalan relokasi bahkan menyentuh identitas dan ikatan leluhur.
“Isu desa yang hilang tidak sesederhana itu. Tidak semudah itu merelokasi,” ujar Dina.
Ia juga mengingatkan bahwa pemulihan harus memberi ruang bagi perempuan untuk menentukan kebutuhannya sendiri, bukan sekadar menerima keputusan dari luar.
Menyoroti disabilitas psikososial dan hambatan akses dalam situasi bencana Arnice Ajawaila dari YAKKUM Emergency Unit, mengatakan stres, kecemasan, dan rasa tidak berdaya tidak bisa dipisahkan dari terputusnya akses terhadap kebutuhan dasar. Namun bantuan sering gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan karena data tidak tersedia atau tidak mutakhir.
“Rata-rata tantangannya adalah keberadaan mereka yang tidak terdata. Stigma masih cukup banyak. Data tentang mereka tidak ada dalam situasi bencana,” kata Arnice.
Ia menegaskan bahwa bantuan tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus aksesibel, tepat sasaran, dan dibangun dengan dukungan keluarga serta komunitas.
Dari sisi kebijakan, Dinar Dana Kharisma, Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi dari Bappenas menekankan, program bantuan sosial dan pemberdayaan harus responsif terhadap kerentanan dan hambatan spesifik tiap kelompok. Ia mengingatkan bahwa kerentanan bukan kondisi yang statis.
“Pemerintah harus responsif ketika dinamika terjadi—cepat mengantisipasi, memberikan program yang sesuai, atau membangun kesiapsiagaan sejak awal,” ujarnya sambil menambahkan bahwa meski data penting, tetapi kapasitas untuk menggunakan data itu dalam perencanaan kebijakan juga sama pentingnya.
Sementara itu, Andi Misbahul Pratiwi, peneliti dari Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, mengajak peserta melihat bahwa bencana bukan peristiwa yang netral. Bencana tidak menciptakan ketidakadilan itu—tapi bencana memperparahnya, ujarnya. Ia menjelaskan bahwa sebelum, selama, dan sesudah bencana, kelompok berisiko tinggi sering kali hanya disebut sebagai “rentan” tanpa sungguh dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
“Pendekatan kebencanaan yang inklusif harus membuka ruang aman, mendengar pengetahuan lokal, dan memastikan kelompok terdampak ikut menentukan arah pemulihan,” ujar Andi.
Bincang INKLUSI ini menegaskan bahwa perempuan akar rumput bukan sekadar penyintas. Mereka adalah penggerak yang menjaga kehidupan tetap berjalan di tengah krisis. Tantangannya sekarang adalah memastikan pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan mereka benar-benar diakui dan ditopang oleh kebijakan, layanan, dan koordinasi lintas sektor yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
