Sebagai upaya untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bekerja sama dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar/SKALA) mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 21–22 Mei 2025.
Musrenbang Tematik ini bertujuan untuk memastikan isu-isu GEDSI terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan komunitas marginal lainnya. Melalui pendekatan tersebut, Musrenbang Tematik ini menjadi wujud nyata dari perencanaan pembangunan yang inklusif.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur Provinsi NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik GEDSI ini merupakan langkah konkret untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan.
Pelaksanaan Musrenbang Tematik GEDSI ini melibatkan secara aktif Mitra INKLUSI yang bekerja di NTB, antara lain Yayasan BaKTI, KAPAL Perempuan, Lakpesdam PBNU, PEKKA, PR YAKKUM, dan Migrant CARE, bersama mitra lokalnya, yakni Lombok Research Center (LRC), Lembaga Pembangunan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Lakpesdam PCNU Lombok Utara, Serikat Pekka, Migrant CARE NTB, dan LIDI Foundation. Para Mitra INKLUSI berkontribusi dalam merancang narasi, memfasilitasi diskusi, serta meninjau dokumen hasil perencanaan. Partisipasi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, difasilitasi dengan baik sehingga mereka dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung.
Sebagai tindak lanjut, Mitra INKLUSI di NTB turut berpartisipasi dalam Musrenbang Reguler Provinsi NTB yang diselenggarakan pada 2–4 Juni 2025. Melalui forum ini, para mitra berhasil mendorong pengarusutamaan isu-isu GEDSI ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2026.
Untuk memperkuat komitmen tersebut, perwakilan Mitra INKLUSI di NTB bersama SKALA, Bappeda NTB, dan Bappeda Sumba Barat menandatangani kesepakatan bersama guna mengawal integrasi hasil Musrenbang Tematik GEDSI ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Langkah ini mencerminkan kolaborasi strategis antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam memastikan terpenuhinya hak serta kebutuhan kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan.
Kolaborasi antara INKLUSI dan SKALA melalui pelaksanaan Musrenbang Tematik GEDSI akan terus berlanjut hingga September 2025, dengan fokus pada pemantauan hasil, advokasi kebijakan, dan penguatan pelembagaan pendekatan inklusif di berbagai tingkat perencanaan. Melalui kerja sama ini, harapannya dapat tercipta proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih terbuka, adil, dan inklusif, sehingga tidak ada satu pun warga yang tertinggal.
