Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung kebijakan yang lebih inklusif, Sekretariat Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) bersama mitra Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menggelar “Dialog dengan Media: Memperkuat Kebijakan Inklusif di Indonesia” pada Maret 2025 di Jakarta.
Media massa berperan strategis dalam membentuk wacana publik, mendorong perubahan sosial, dan memperkuat komitmen terhadap inklusivitas. Oleh karena itu, dialog ini menyoroti pentingnya pendekatan multipihak dalam memperkuat kebijakan berbasis Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Acara ini menghadirkan narasumber dari mitra INKLUSI, yaitu ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan KEMITRAAN. Mereka berbagi pengalaman serta inisiatif dalam memperluas akses layanan dasar, memperkuat ketahanan ekonomi, mencegah kekerasan, dan meningkatkan partisipasi inklusif dalam pembangunan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa perempuan rentan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya mendapatkan hak serta kesempatan yang setara.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI, menegaskan bahwa penguatan isu GEDSI bukan sekedar memenuhi target statistik, tetapi juga menciptakan perubahan kebijakan yang berkelanjutan.
Ketika isu GEDSI terintegrasi dalam kebijakan secara jangka panjang, kita optimistis akan terjadi perubahan sosial yang memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan, ujarnya.
Kate juga menambahkan bahwa kolaborasi multipihak, termasuk dengan OMS, merupakan kunci bagi INKLUSI dalam mendukung pemerintah mencapai target-target inklusi dalam pembangunan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, menyoroti bahwa kebijakan nasional telah mengakomodasi prinsip GEDSI, dan tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi optimal di lapangan.
“Diperlukan kerja sama yang kuat agar kebijakan inklusif tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi juga diimplementasikan secara maksimal sehingga memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelasnya.
Senada dengan itu, Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, menekankan pentingnya bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kesempatan yang setara di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Melalui Program INKLUSI, kami tmendorong kebijakan yang memastikan aksesibilitas, non-diskriminasi, dan peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas. Sehingga mereka memiliki hak dan kesempatan yang setara dengan kelompok lainnya, ujar Joni.
Keberlanjutan pembangunan yang inklusif dapat terwujud melalui sinergi berbagai pihak. INKLUSI terus berkomitmen memperkuat kolaborasi ini guna mendorong perubahan yang berkelanjutan. Melalui dialog ini, INKLUSI berharap media nasional semakin berperan aktif dalam mengarusutamakan isu GEDSI, baik dalam meningkatkan kesadaran publik maupun memperkuat advokasi untuk kebijakan yang lebih inklusif.
