Sebagai bagian dari #16HAKTP, BaKTI dan ‘Aisyiyah, didukung oleh Program INKLUSI, melaksanakan Aksi Kolektif untuk Pencegahan Perkawinan Anak pada 19-20 November di Tana Toraja, sebuah kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi di Sulawesi Selatan. Inisiatif ini melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (OMS), organisasi perempuan, forum anak, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperkuat pengetahuan dan kapasitas mereka, menyelaraskan aksi multi-pemangku kepentingan, dan menggunakan Panduan Praktis Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) sebagai acuan utama.
STRANAS PPA adalah kerangka strategis yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Program INKLUSI dan UNICEF. STRANAS PPA menyediakan panduan praktis untuk mendukung pemerintah daerah—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan perkawinan anak yang disesuaikan dengan mandat dan kewenangan masing-masing.
“Inisiatif ini sangat penting karena menyatukan semua pemangku kepentingan untuk membangun jaringan yang kuat dan bersama-sama menangani pencegahan perkawinan anak. Sebagai perwakilan pemerintah, saya mengajak kita semua untuk mengambil tindakan bersama untuk mengakhiri perkawinan anak. Bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak kita—memastikan mereka memiliki akses ke pendidikan, kesehatan yang baik, dan kesempatan yang layak mereka dapatkan.” – Rante Limbong, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tana Toraja.
Melalui Program INKLUSI, ‘Aisyiyah telah berperan penting dalam mendorong kebijakan untuk mencegah kekerasan dan melindungi anak-anak. Upaya mereka termasuk mendukung penyusunan Peraturan Menteri tentang pencegahan kekerasan di pendidikan, mendukung rencana aksi lokal untuk mencegah perkawinan anak, serta mengadvokasi kebijakan inklusif. Begitu juga, BaKTI memperkuat akses layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan melalui layanan berbasis komunitas (LBK) dan mendorong pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di tujuh kabupaten.
Mari bekerja bersama untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depannya terlalu cepat. Bersama untuk Indonesia yang lebih aman dan inklusif! #INKLUSIuntuksemua #16DaysOfActivism #16HAKTP
