Dokumen

Modul Pelatihan Dakwah Advokasi: Kepemimpinan Perempuan untuk Peningkatan Akses Kesehatan dan Ekonomi bagi Perempuan Dhuafa Mustadh’afin dengan Pendekatan Inklusif dan Hak Perempuan disusun untuk memperkuat kapasitas kader ‘Aisyiyah dalam menjalankan dakwah berbasis advokasi yang berperspektif kesetaraan gender dan keadilan sosial.

Melalui modul ini, peserta pelatihan didorong untuk memahami isu-isu yang dihadapi perempuan dalam mengakses layanan kesehatan dan peluang ekonomi, serta mengembangkan strategi dakwah dan advokasi yang berpihak pada kelompok rentan, termasuk perempuan dari kalangan Dhuafa Mustadh’afin. Modul ini juga menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Naskah Kebijakan ini diterbitkan oleh ‘Aisyiyah dengan dukungan Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Dokumen ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan, alokasi anggaran hingga tingkat desa, serta implementasi konvergensi lintas sektor dengan prinsip GEDSI untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.

Selain itu, naskah kebijakan ini juga menyoroti inovasi Rumah Gizi yang dikembangkan oleh ‘Aisyiyah, yaitu model berbasis komunitas yang mengintegrasikan edukasi, konseling, pengolahan makanan bergizi, dan penguatan lumbung pangan keluarga sebagai strategi berkelanjutan dalam pencegahan stunting.

Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI berharap panduan ini dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan rekan-rekan jurnalis dalam setiap penulisan dan pemberitaan guna mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan sekaligus berkontribusi pada jurnalisme positif yang dapat membantu mengadvokasikan hak-hak kelompok tersebut

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, atau INKLUSI, berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta memastikan mereka memperoleh manfaat yang lebih setara dari pembangunan tersebut.

INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Program ini mendukung agenda Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

INKLUSI merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama delapan tahun (2021–2029), dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Pada Fase 2 (2026–2029), program ini bekerja dengan 10 organisasi masyarakat sipil nasional Indonesia beserta jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >100 kabupaten/kota, dan >600 desa.