Publikasi

Risalah kebijakan ini merupakan hasil studi “Perawatan sosial di Indonesia; Meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui sistem perawatan sosial yang komprehensif”, yang telah disusun dan dicetak oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak – Universitas Indonesia (PUSKAPA UI), dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Risalah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dan organisasi masyarakat sipil dalam mendorong sistem perawatan sosial yang komprehensif dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian “Pemberdayaan Perempuan di Sektor Pertanian” yang telah disusun dan dicetak oleh Badan Kerja Sama dan Manajemen Pengembangan Universitas Airlangga (BKMP UNAIR), bekerja sama dengan ‘Aisyiyah, dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kontribusi perempuan di sektor pertanian untuk mengevaluasi tantangan yang mereka hadapi, baik dari segi ekonomi maupun non-ekonomi, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas mereka di sektor pertanian. Penelitian ini dilakukan di empat wilayah yaitu Probolinggo-Jawa Timur, Garut-Jawa Barat), Kolaka-Sulawesi Tenggara, dan Lahat-Sumatera Selatan, yang merupakan wilayah kerja ‘Aisyiyah dalam Program INKLUSI.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan inklusi di kebijakan dan layanan publik, serta untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan eksklusif terhadap kelompok marginal. Risalah kebijakan ini merekomendasikan penguatan proses pembuatan kebijakan melalui pelibatan yang bermakna, peningkatan implementasi kebijakan melalui kebijakan turunan dan perbaikan data terpilah, serta pengarusutamaan nilai Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inkusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong perspektif inklusi di kalangan pemangku kepentingan.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu ‘Aisyiyah, Yayasan BaKTI, KAPAL Perempuan, PKBI, SIGAB, PR YAKKUM, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami rintangan utama dalam upaya mendorong inklusi Kesetaraan Gender, Disabilitas, Inklusi Sosial (GEDSI) di tingkat daerah, khususnya di tiga provinsi yaitu Aceh, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan terkait kelompok marginal dalam mengakses layanan dasar, sumber daya ekonomi, keterwakilan dalam proses pengambilan keputusan, serta status sosial sebagai warga yang setara. Risalah kebijakan ini merekomendasikan tiga hal yakni mengaitkan upaya redistribusi dan representasi dengan rekognisi yang bermakna untuk mengikis stigma terhadap kelompok marginal, membingkai kerja inklusi sebagai tanggung jawab sosial, serta menerapkan pendekatan interseksional dan multisektoral dalam perumusan dan pelaksanaan program-program inklusi.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang disusun dan dicetak oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) sebagai mitra penelitian, bekerja sama dengan mitra Organisasi Masyarakat Sipil yaitu KAPAL Perempuan, Aisyiyah, dan PEKKA, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait ragam tantangan struktural dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta mendorong kerja sama sinergis multipihak dalam mendorong perbaikan penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam publikasi buku ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Risalah kebijakan ini merupakan hasil penelitian yang telah disusun dan dicetak oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh, dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Penelitian ini bertujuan untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (PPA) di Provinsi Aceh.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Yayasan BaKTI bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar mengembangkan Panduan Jurnalis Berperspektif Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial.

Sebagai lembaga yang berfokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI berharap panduan ini dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan rekan-rekan jurnalis dalam setiap penulisan dan pemberitaan guna mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal, dan rentan sekaligus berkontribusi pada jurnalisme positif yang dapat membantu mengadvokasikan hak-hak kelompok tersebut