Di balik tembok Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Bengkulu, tumbuh harapan baru. Para warga binaan perempuan tidak lagi dipandang sekadar sebagai narapidana, tetapi sebagai individu yang punya hak, potensi, dan masa depan.
Bersama Program INKLUSI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu menghadirkan berbagai layanan yang menjawab kebutuhan riil mereka—dari akses kesehatan dan konseling hingga pelatihan keterampilan dan penguatan peran sebagai ibu. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan inklusif juga harus menjangkau mereka yang berada di balik jeruji.
PKBI Bengkulu menjalankan pendekatan berbasis hak untuk memastikan bahwa warga binaan perempuan mendapat layanan yang layak, aman, dan bermartabat. Mereka menyediakan layanan kesehatan, dukungan kesehatan mental, serta edukasi pengasuhan anak bagi ibu yang sedang menjalani masa pemasyarakatan.
Listi (bukan nama sebenarnya), salah satu warga binaan yang menjalani kehamilan saat proses hukum berlangsung, merasakan dampak langsung dari pendekatan ini. Ia mendapat pemeriksaan rutin, pendampingan, dan informasi yang membantu menjalani kehamilan dengan aman dan percaya diri.
“Dukungan ini membuat saya lebih tenang. Saya merasa lebih kuat dan optimis karena bisa tetap dekat dengan anak saya. Saya tidak merasa sendirian,” ujar Listi.
Setelah melahirkan, Listi dapat merawat bayinya dalam lingkungan yang lebih sehat dan suportif. Baginya, dukungan ini adalah kekuatan untuk tetap menjalankan peran sebagai ibu meski berada dalam situasi penuh keterbatasan.
Lapas Perempuan dan Dukungan Ketahanan Mental
Selain layanan medis, PKBI Bengkulu juga memfasilitasi sesi konseling untuk memperkuat ketahanan psikologis warga binaan. Didampingi konselor terlatih, para perempuan ini memiliki ruang aman untuk berbagi cerita, mengelola emosi, dan membangun ketangguhan diri.
Mutiara, salah satu peserta konseling, mengatakan bahwa ia merasakan manfaat besar: “Saya dapat banyak ilmu yang bisa diterapkan nanti saat kami keluar.” Sesi konseling membantu mereka lebih siap menghadapi tantangan di dalam lapas maupun saat kembali ke masyarakat.
Selain itu, PKBI Bengkulu juga membantu warga binaan perempuan tetap terhubung dengan keluarga melalui kunjungan, fasilitas panggilan video, serta program Sabtu Ceria Bersama Keluarga. Program ini memungkinkan warga binaan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dalam suasana yang lebih hangat, sekaligus memperkuat dukungan emosional dan motivasi untuk menjalani masa depan yang lebih baik.
Lapas Perempuan Bengkulu Berikan Penguatan Kapasitas
Selain layanan kesehatan, pemenuhan hak warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu juga diperkuat melalui akses terhadap program peningkatan keterampilan. Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk PKBI, warga binaan perempuan mengikuti pelatihan seperti tata boga, membatik, menjahit, hingga salon kecantikan sebagai bagian dari proses pembinaan.
Pelatihan ini membekali warga binaan dengan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan saat kembali ke masyarakat. Keterampilan tersebut tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha mandiri setelah masa pemasyarakatan berakhir.
Sebagian produk hasil karya warga binaan dipasarkan dan memberikan penghasilan berupa upah atau premi. Penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, membantu keluarga, atau disimpan sebagai modal awal, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial dan kemandirian ekonomi warga binaan perempuan.
Pemenuhan hak-hak perempuan, termasuk warga binaan perempuan, merupakan bagian penting dari upaya mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui dukungan Program INKLUSI, PKBI akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan, dukungan kesehatan mental, penguatan keterampilan, serta pendampingan pengasuhan yang layak.
Dukungan berkelanjutan ini diharapkan dapat memperkuat proses reintegrasi sosial dan kemandirian warga binaan perempuan, sekaligus memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan yang inklusif.
