Temu Inklusi Nasional yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak untuk berjejaring, berkolaborasi, berbagi praktik baik, serta berbagi ide dan gagasan untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif.
Di tahun 2014, kegiatan Temu Inklusi ini diinisiasi oleh SIGAB Indonesia, salah satu mitra Program INKLUSI. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 600 peserta termasuk perwakilan kelompok difabel maupun kelompok gerakan pendukung difabel, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional.
Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur menyampaikan rasa bangga dan dukungannya terhadap kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kesetaraan, hak-hak, dan peluang yang sama bagi difabel.
“Temu Inklusi adalah pengingat penting bahwa ada bagian dari masyarakat yang masih perlu diberdayakan untuk mencapai kesetaraan.” ungkap Khofifah Indar Parawansa saat membuka secara resmi kegiatan ini.
Khofifah menambahkan, bahwa sudut pandang terhadap difabel harus berubah dari Charity Approach yang cenderung memiliki paradigma belas kasih, bantuan, iba, harus berubah menjadi Humanity Approach atau paradigma hak asasi manusia, sehingga difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hal ini berkaitan dengan UU Penyandang Disabilitas tahun 2016 yang sebelumnya disebut UU Penyandang Cacat, yang menjadi awal perluasan paradigma dari sekedar model medis rehabilitatif ke model sosial dan mendukung partisipasi difabel dalam perencanaan maupun praktik pembangunan.
Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Temu Inklusi Nasional digelar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Situbondo. Ia berharap hal ini bisa menjadi semangat, bahwa lembaga pendidikan harus menjadi pionir dalam mewujudkan Indonesia Inklusif.
Selain dukungan dari pemerintah Indonesia, kegiatan ini didukung oleh pemerintah Australia yang juga memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan pembangunan inklusi disabilitas.
“Temu Inklusi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan berbagai pihak, termasuk penyandang disabilitas untuk merefleksikan solusi dan inovasi dalam mewujudkan inklusivitas bagi disabilitas”, ungkap Felicity Lane mewakili Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia saat menyampaikan pidato pembukaan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Temu Inklusi dalam mengarusutamakan inklusi disabilitas dalam pembangunan seiring dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Komitmen tersebut nantinya dievaluasi pada tahun 2030, dimana salah satu prinsipnya adalah tidak ada seorang pun yang tertinggal,” ungkap Suharto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia, menyampaikan harapannya bahwa Temu Inklusi Nasional ke-5 akan membantu memandu terwujudnya Indonesia yang Inklusif pada tahun 2030.
Selama tiga hari, para peserta mengikuti berbagai kegiatan menarik, seperti seminar nasional, diskusi tematik terkait kebijakan inklusif dan hak-hak difabel, panggung seni dan budaya, pameran karya dan produk UMKM komunitas difabel, serta beragam lomba yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran terhadap inklusivitas.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami yang menjadi relawan bagi saudara-saudara (difabel) kami. Harapannya Temu Inklusi akan dilanjutkan, agar kami para penggiat disabilitas lebih giat lagi dalam menggelorakan hak-hak difabel di NTT”,kata Maria seorang relawan komunitas difabel di wilayah Nusa Tenggara Timur yang hadir sebagai salah satu peserta kegiatan ini.
Selain itu, terdapat pula program Live In, dimana para peserta yang berasal dari beragam wilayah di Indonesia merasakan tinggal bersama warga desa di sekitar lokasi kegiatan, serta ikut dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini memberikan pengalaman bagi teman-teman difabel maupun masyarakat tentang bagaimana keseharian seorang difabel, dan peranan apa saja yang harus dilakukan untuk memberikan pendampingan yang aksesibel.
Sebagai bentuk komitmen inklusivitas, kegiatan ini juga menyediakan fasilitas penunjang aksesibilitas untuk berbagai kebutuhan difabel, misalnya bidang miring dan lift untuk para pengguna kursi roda, penerjemah bahasa isyarat, serta layanan akomodasi dan transportasi yang aksesibel untuk mendukung kebutuhan mobilisasi teman-teman difabel selama acara.
Temu Inklusi ini menghasilkan 11 poin rekomendasi untuk Presiden RI Jokowi Widodo agar inklusi disabilitas untuk menjadi arus utama yang dicantumkan dalam RPJPN menuju Indonesia Emas tahun 2045, yang pelaksanaannya diterjemahkan dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah penyandang disabilitas.
Poin-poin rekomendasi ini juga ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat menyusun kebijakan atau peraturan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak difabel, meliputi perlindungan dan keterlibatan difabel di sektor hukum dan peradilan, pendidikan inklusif, dan penyusunan strategi pemenuhan kuota tenaga kerja bagi difabel, peraturan terhadap perempuan dan anak dengan disabilitas sebagai kaum dengan kerentanan berlapis, serta pembangunan infrastruktur dengan desain universal dan ramah disabilitas di berbagai wilayah di Indonesia.
Pembacaan rekomendasi ini dipimpin langsung oleh Luluk Ariyantini, Pendiri dan Ketua Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas (PPDiS) Situbondo, diikuti oleh perwakilan panitia Temu Inklusi lainnya untuk mewakili suara difabel di Indonesia. Harapannya kegiatan Temu Inklusi dapat menjadi ruang kolaborasi yang dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Inklusif 2030.
Informasi lebih lanjut tentang Temu Inklusi 2023 dapat diakses melalui:https://temuinklusi.sigab.org/
