Pada 21 Januari 2025, Sekretariat INKLUSI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pemetaan Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Dunia Ketenagakerjaan Inklusif Disabilitas” di Jakarta. Diskusi ini menjadi wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan strategi kolaboratif dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
FGD ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan dinas terkait, sektor swasta, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Mitra INKLUSI, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), serta lembaga pendidikan seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Tujuannya adalah memperkuat kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan akses dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan fokus utama Program INKLUSI dalam meningkatkan ketahanan ekonomi dan mata pencaharian bagi kelompok marginal.
Peran Sektor Swasta dalam Mewujudkan Ketenagakerjaan Inklusif
Dalam diskusi ini, Myra M. Hanartani, Ketua Komite Regulasi dan Hubungan Kelembagaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), menekankan pentingnya menciptakan ekosistem kerja yang inklusif. Menurutnya, keberhasilan inklusivitas di tempat kerja bergantung pada kesiapan perusahaan dalam menyediakan lingkungan yang aksesibel dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas.
“Dibutuhkan ekosistem kerja inklusif yang mencakup semua aspek, mulai dari fasilitas publik yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas hingga lingkungan kerja yang ramah bagi semua,” ujar Myra M. Hanartani. Ia juga menyoroti pentingnya edukasi bagi sektor swasta terkait inklusivitas di tempat kerja serta optimalisasi peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan Balai Pelatihan Kerja (BLK) untuk menjembatani kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja disabilitas.
Sinergi Lintas Sektor untuk Solusi Berkelanjutan
Arnov Tri Hartanto, Koordinator Bidang Pengembangan Program Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Kementerian Ketenagakerjaan, menekankan bahwa kerja sama lintas sektor dan penguatan pendataan penyandang disabilitas merupakan kunci dalam memastikan pelatihan vokasi yang tepat sasaran.
“Pelatihan vokasi dapat menjadi solusi percepatan kebutuhan tenaga kerja. Kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting untuk membuka lebih banyak peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi penyandang disabilitas,” jelasnya.
Dalam implementasi Program INKLUSI, berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh mitra INKLUSI untuk memperluas akses pengembangan usaha ekonomi dan ketenagakerjaan inklusif bagi kelompok marginal. Upaya ini mencakup pembentukan kelompok kerja khusus yang berfokus pada ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas serta kerja sama dengan sektor swasta dalam pelatihan kesiapan kerja dan optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) di berbagai wilayah Program INKLUSI.
FGD ini menghasilkan beberapa rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung ketenagakerjaan inklusif, antara lain:
- Optimalisasi peran ULD sebagai penghubung antara penyandang disabilitas dan perusahaan.
- Pengembangan kurikulum pelatihan kerja yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
- Peningkatan pemahaman sektor swasta mengenai pentingnya inklusivitas di tempat kerja.
- Penguatan basis data tenaga kerja disabilitas untuk mendukung proses rekrutmen yang lebih inklusif.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang semakin erat, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aksesibel, penyandang disabilitas dapat berdaya dan berkontribusi secara maksimal, membawa manfaat bagi perusahaan serta masyarakat secara keseluruhan.
