Canberra, 5 Desember 2025 — Mitra INKLUSI berpartisipasi dalam Australasian AID Conference (AAC) 2025 di Canberra melalui sesi khusus bertajuk “Addressing Disability Equity and Rights: Lessons from Indonesia.” Sesi ini mempertemukan perwakilan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk berbagi pengalaman nyata—mulai dari capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, hingga prasyarat agar hak penyandang disabilitas benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam akses layanan, kesempatan kerja, maupun pemulihan martabat.
AAC merupakan forum tahunan yang diselenggarakan oleh Crawford School of Public Policy, Australian National University (ANU), bekerja sama dengan The Asia Foundation. Forum ini menjadi ruang temu para peneliti dan praktisi yang bergerak di bidang bantuan pembangunan dan kebijakan pembangunan internasional untuk bertukar pengetahuan, memperkuat jejaring, serta mendorong kolaborasi lintas negara. Pada 2025, AAC berlangsung pada 3–5 Desember di kampus ANU, Canberra.
Sesi INKLUSI yang digelar pada 5 Desember mencerminkan semakin menguatnya perhatian terhadap isu inklusi dan kesetaraan disabilitas dalam diskursus pembangunan di kawasan. Sesi ini menghadirkan Tirta Sutedjo, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas; Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah; M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif SIGAB Indonesia; serta M. Aditya Setiawan, Kepala Program Rehabilitasi Holistik YAKKUM Rehabilitation Center.
Diskusi ini menegaskan bahwa pembangunan yang inklusif disabilitas membutuhkan kombinasi antara kerangka perencanaan nasional yang kuat, pengorganisasian berbasis komunitas, serta layanan yang berlandaskan pendekatan hak asasi manusia—dan bahwa kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkannya.
Perwakilan Bappenas membuka diskusi dengan memaparkan bagaimana isu disabilitas diarusutamakan dalam perencanaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan dasar. Paparan ini menekankan pentingnya data, regulasi, dan instrumen perencanaan sebagai fondasi pemenuhan hak penyandang disabilitas lintas sektor, sekaligus menunjukkan bagaimana kebijakan inklusi disabilitas diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang lebih luas.
Selanjutnya, para mitra INKLUSI menghadirkan perspektif lapangan. ‘Aisyiyah berbagi praktik membangun jalur kerja inklusif sejak dini—dimulai dari sekolah—melalui kolaborasi antara sekolah luar biasa (SLB), keluarga, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Kisah Lutfi, seorang pencari kerja muda penyandang disabilitas yang akhirnya memperoleh pekerjaan formal pertamanya setelah mendapatkan dukungan kesiapan kerja, menjadi ilustrasi bagaimana penguatan kepercayaan diri, dukungan pendidik, dan keterlibatan pemberi kerja mampu membuka peluang yang kerap tertutup stigma.
SIGAB Indonesia menyoroti pengorganisasian komunitas melalui Kelompok Disabilitas Desa/Kelurahan (KDK/KDD) sebagai strategi memperkuat partisipasi. Melalui pemetaan disabilitas partisipatif, akses ke forum perencanaan seperti Musrenbang, serta advokasi kebijakan di tingkat lokal, penyandang disabilitas didorong untuk tidak lagi berada di pinggiran proses pengambilan keputusan, melainkan menjadi aktor yang berpengaruh dalam pembangunan di wilayahnya.
Sementara itu, PR YAKKUM mengangkat isu disabilitas psikososial dan urgensi mengakhiri praktik pasung melalui pendekatan berbasis hak dan dipimpin komunitas. Dengan mengangkat kisah Mama Gina, paparan ini menunjukkan bagaimana kelompok swabantu dan edukasi keluarga dapat mengikis stigma, memulihkan relasi sosial, dan mengembalikan martabat penyandang disabilitas—serta menegaskan pentingnya integrasi isu disabilitas psikososial ke dalam kebijakan kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan daerah.
Partisipasi mitra INKLUSI di AAC 2025 menegaskan satu pesan utama: upaya mewujudkan inklusi disabilitas akan lebih efektif ketika komitmen perencanaan nasional terhubung dengan inisiatif yang lahir dan tumbuh dari komunitas. Kolaborasi erat antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar menghadirkan akses, peluang, dan perlindungan yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari.
