Pulau Morotai, 20 Oktober 2025 — Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengunjungi Desa Tiley Pantai di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, untuk berdialog dengan para anggota Sekolah Perempuan dan pengelola Pos Pengaduan dari sembilan desa: Tiley Pantai, Waringin, Galo-Galo, Usbar Pantai, Tiley Pusu, Tutuhu, Kolorai, Pilowo, dan Raja.
Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Duta Besar ke wilayah timur Indonesia, termasuk Morotai dan Ternate, dengan fokus melihat langsung inisiatif berbasis komunitas yang memperkuat kepemimpinan perempuan di daerah.
Inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan ini dijalankan oleh Institut KAPAL Perempuan bersama mitra lokal, Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LBH PA) Morotai, dengan dukungan program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).
Sekolah Perempuan adalah model pendidikan dan pengorganisasian komunitas yang bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa. Para anggotanya terlibat dalam musyawarah perencanaan desa (Musrenbang), hingga forum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menyuarakan kepentingan perempuan dan memastikan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar yang inklusif.
Mereka juga berperan aktif dalam pemantauan pemilu, membangun perdamaian saat terjadi ketegangan komunitas, serta mengelola Pos Pengaduan Sekolah Perempuan—layanan aduan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, akses terhadap kesehatan reproduksi, serta perlindungan sosial. Hingga kini, Pos Pengaduan telah tersebar di sembilan desa.
Dalam dialog yang berlangsung di Desa Tiley Pantai dan turut dihadiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, In Ahmad, S.Ag., M.Pd.I., serta para kepala desa dari sembilan wilayah Sekolah Perempuan, Dubes Brazier menyampaikan apresiasinya.
“Saya sangat senang bisa bertemu dengan ibu-ibu hebat dari Sekolah Perempuan, Tim LBH PA Morotai, Institut KAPAL Perempuan, dan juga pemerintah daerah. Saya bangga karena Australia bisa mendukung dan bekerjasama dengan inisiatif masyarakat lokal yang memperkuat perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong kepemimpinan perempuan desa menuju pembangunan yang inklusif bagi semua,” In Ahmad, S.Ag., M.Pd.I.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak (LBH PA) Morotai, Djuniar menjelaskan bahwa lembaganya memprioritaskan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak karena banyak korban tidak dapat mengakses layanan akibat keterbatasan geografis, transportasi, serta minimnya infrastruktur layanan di pulau-pulau kecil. Pos Pengaduan Sekolah Perempuan hadir menjawab kebutuhan tersebut, dan telah dipercaya masyarakat untuk menangani beragam permasalahan—mulai dari konflik keluarga, masalah warisan, hingga persoalan lingkungan seperti pohon tumbang.
Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Budhis Utami, menambahkan bahwa perhatian terhadap perempuan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Morotai.
“Akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi dan ketahanan terhadap perubahan iklim perlu diperkuat. Sekolah Perempuan, menurutnya, adalah model pendidikan yang memungkinkan perempuan memahami persoalan di komunitas dan mencari solusi yang tepat,” Budhis Utami
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, In Ahmad, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah bekerjasama dengan Pos Pengaduan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan melibatkan LBH PA Morotai serta Sekolah Perempuan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029.
