Delapan mitra INKLUSI yang bergerak untuk mewujudkan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan membela kelompok yang terpinggirkan terus berupaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang bermakna dalam pembangunan. Salah satunya melalui Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan pada 17 April 2023.
Musyawarah Perempuan Nasional ini bertujuan untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan kelompok marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan, sehingga setiap program yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup perempuan dan kelompok marginal lainnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menerima masukan dari mitra-mitra INKLUSI terhadap proses perencanaan yang inkslusif yaitu ‘AISYIYAH, Yayasan BaKTI, Institut KAPAL Perempuan, Kemitraan, Migrant CARE, PEKKA, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi
Difabel (SIGAB).
“Bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, momentum ini menjadi sangat penting dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari sisi proses maupun substansi dari proses perencanaan pembangunan,” ujar Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan, mitra INKLUSI.
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta, baik secara daring maupun luring, yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, masyarakat daerah pedesaan dari 38 provinsi, 136 kabupaten, dan 664 desa/kecamatan, serta pemangku kepentingan daerah dan nasional.
“Kualitas perencanaan pembangunan Indonesia perlu ditingkatkan, diperkuat, dan dipastikan berjalan hingga ke tingkat akar rumput,” ungkap Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam pidato kunci saat pembukaan Konferensi Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan.
Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menyatakan bahwa musyawarah ini untuk memastikan partisipasi dan suara perempuan terutama dari kelompok marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan, mengingat tahun 2023 ini adalah tahun perencanaan, separuh jalan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Woro Srihastuti Sulistyaningrum berharap hasil Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan bisa memberikan masukan konkret untuk memperkuat dan menajamkan proses penyusunan perencanaan pembangunan, khususnya lima tahun pertama dari periode RPJPN 2025-2045.
Musyawarah Perempuan Nasional ini mendiskusikan delapan isu yang berkaitan dengan perempuan dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan, yakni kemiskinan perempuan khususnya perlindungan sosial, perempuan dan pekerja migran, perkawinan anak, penguatan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan lingkungan hidup.
Selanjutnya rumusan dari musyawarah ini akan diusulkan pada RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang akan disampaikan kepada Bappenas. Pada setiap isu yang disampaikan, para peserta yang mewakili komunitas maupun
kelompok perempuan menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya serta usulan yang direkomendasikan kepada pemerintah.
Salah satunya, Rani perwakilan dari komunitas PEKKA kota Ternate Provinsi Maluku Utara, yang menyampaikan usulannya terkait pemulihan ekonomi paska pandemi yang bagi kelompok perempuan dan masyarakat sekitar di wilayahnya.
“Harapan kami ada kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan potensi lokal, serta memudahkan perijinan UMKM, membantu pemasaran, dan mengembangkan desa percontohan pengelolaan potensi lokal, seperti misalnya produk minyak kelapa di wilayah kami, serta adanya penghargaan dari pemerintah untuk memberikan motivasi bagi masyarakat untuk mengelola potensi lokal,” ungkap Rani.
Konferensi Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan ini harapannya dapat menjadi ruang untuk bertukar praktik baik yang bertujuan memastikan suara perempuan, khususnya kelompok yang terpinggirkan, tidak tertinggal dalam perencanaan pembangunan
yang efektif dan inklusif.
Informasi melihat rekaman kegiatan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaaan Pembangunan silahkan kunjungi tautan berikut.
Hari ke 1:https://www.youtube.com/watch?v=VeunbvLdykk
Hari ke 2: https://www.youtube.com/watch?v=6CnetIwHaaI
