Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menyepakati Rencana Kerja Tahunan Program INKLUSI tahun 2026, menandai transisi penting dari Fase I menuju Fase II Program. Kesepakatan ini dicapai dalam Pertemuan Komite Pengarah (Program Steering Committee/PSC) yang diselenggarakan di kantor Bappenas, Jakarta, pada 4 Februari 2026.
Sebagai forum tata kelola tertinggi program, pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, DFAT Australia, mitra organisasi masyarakat sipil, dan Sekretariat INKLUSI. Pertemuan berfokus pada dua agenda utama, yaitu merefleksikan capaian dan pembelajaran Fase I (2021-2025), serta menyepakati arah strategis dan prioritas kerja untuk Fase II (2026-2029).
Membuka pertemuan, Tim Stapleton, Minister Counsellor untuk Tata Kelola dan Pembangunan Manusia dari Kedutaan Besar Australia, menegaskan bahwa Program INKLUSI di Fase I telah memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan inklusif. Hal ini terlihat dari berbagai praktik baik di tingkat daerah yang menunjukkan meningkatnya akses dan partisipasi kelompok marginal.
Ia menekankan bahwa Rencana Kerja 2026 diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat sinergi antara kerja INKLUSI dengan kebijakan pemerintah, dengan fokus yang lebih tajam pada dampak kebijakan yang nyata.
Teni Widuriyanti, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Co-Chair Komite Pengarah INKLUSI, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas aktor dalam memperkuat pembangunan manusia yang inklusif.
“Indonesia dan Australia tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal lainnya dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Kate Shanahan, Team Leader INKLUSI memaparkan capaian program sejak diluncurkan pada 2021. Dirancang hingga 2029 dengan total anggaran AUD 210 juta, INKLUSI berfokus pada peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
Fase I: Capaian dan Kontribusi INKLUSI
Hingga akhir Fase I, program ini telah menjangkau 33 provinsi, lebih dari 120 kabupaten/kota, dan lebih dari 800 desa, melalui kemitraan dengan 11 organisasi masyarakat sipil nasional, 8 lembaga penelitian, serta berbagai kementerian dan lembaga pemerintah.
Sejumlah capaian utama meliputi:
- Penguatan ratusan kelompok masyarakat dalam meningkatkan akses layanan bagi kelompok marginal, dengan puluhan ribu kejadian akses layanan yang menjangkau perempuan, laki-laki, dan penyandang disabilitas.
- Fasilitasi rujukan layanan dalam skala luas yang memperluas akses terhadap layanan pemerintah.
- Meningkatnya partisipasi kelompok marginal dalam forum pengambilan keputusan publik, termasuk Musrenbang dan dialog kebijakan.
- Munculnya kepemimpinan baru dari kelompok marginal di tingkat komunitas, seperti dalam struktur desa dan organisasi masyarakat.
Selain dampak di tingkat komunitas, INKLUSI juga berkontribusi pada perubahan sistemik di berbagai sektor. Ini mencakup integrasi isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, penguatan kebijakan perlindungan, hingga pengembangan model layanan yang inklusif.
Program ini juga mendukung implementasi berbagai kebijakan nasional, seperti Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta pengembangan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial yang lebih inklusif.
Fase II: Fokus dan Penyelarasan yang Lebih Kuat untuk Pembangunan Inklusif
Rencana Kerja 2026 disusun berdasarkan rekomendasi Mid-term Review (MTR) yang menekankan perlunya fokus strategi yang lebih tajam, penguatan Teori Perubahan, serta penyelarasan yang lebih erat dengan prioritas nasional.
Pada Fase II, INKLUSI akan memperluas jangkauan ke 34 provinsi, lebih dari 140 kabupaten/kota, dan lebih dari 900 desa. Seperti fase I, program ini akan diimplementasikan melalui empat Kelompok Kerja (Pokja) yang selaras dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029, yaitu Akses layanan dasar , Perlindungan dari kekerasan, Pemulihan ekonomi dan mata pencaharian, dan Partisipasi inklusif dalam Pembangunan.
Selain itu, pertemuan juga menyoroti tanggapan cepat mitra organisasi masyarakat sipil INKLUSI terhadap bencana di wilayah Sumatera. Melalui realokasi anggaran dan jaringan mitra di tingkat lokal, program ini menjangkau lebih dari 5.000 penerima manfaat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan pentingnya investasi jangka panjang dalam penguatan komunitas, yang memungkinkan penanganan krisis secara cepat dan tepat sasaran.
Diskusi Komite Pengarah menegaskan pentingnya kontribusi INKLUSI dalam pembangunan yang lebih inklusif mulai dari penguatan komunitas hingga kebijakan nasional. Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan—menjadi kunci untuk memastikan keterhubungan yang lebih kuat antara praktik di lapangan dengan sistem dan kebijakan.
Pertemuan ini juga meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat dampak INKLUSI melalui kerja yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna memastikan kelompok marginal dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang inklusif.
