Sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih inklusif di Indonesia, Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) secara rutin menyelenggarakan pertemuan koordinasi teknis bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga lainnya.
Kegiatan yang berlangsung pada 27–28 Mei 2025 di Jakarta ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor, memastikan keselarasan pelaksanaan program dengan arah kebijakan nasional, serta mempersiapkan fase kedua Program INKLUSI pada 2026–2029.
Dalam struktur tata kelola program, INKLUSI memiliki empat Kelompok Kerja (Pokja) Teknis yang berperan sebagai forum koordinasi dan komunikasi lintas sektor antar Mitra INKLUSI dan Kementerian/Lembaga. Keempat Pokja tersebut mencerminkan area hasil akhir program atau End of Program Outcome (EOPO) dan memiliki fokus serta mandat teknis masing-masing dalam mendukung pencapaian Program INKLUSI, diantaranya Pokja I: Akses ke Layanan, Pokja II: Perlindungan dari Kekerasan, Pokja III: Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencaharian, Pokja IV: Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan.
Pertemuan Pokja yang rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun, umumnya pada kuartal kedua dan akhir kuartal ketiga, menjadi sarana penting dalam menyampaikan kemajuan pelaksanaan program yang dilakukan oleh para Mitra INKLUSI. Dalam forum ini, Kementerian/Lembaga memberikan masukan serta arahan teknis terhadap kegiatan-kegiatan Mitra INKLUSI dalam beberapa bulan ke depan, sekaligus menegaskan relevansi kegiatan INKLUSI dengan arah kebijakan pembangunan nasional seperti Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Secara khusus, pertemuan Pokja tahun ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan capaian penting dari masing-masing Pokja, menyelaraskan kegiatan program dengan kebijakan dan berbagai program Pemerintah Indonesia, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan dukungan keberlanjutan Program INKLUSI.
Melalui pertemuan koordinasi teknis ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman bersama antar pemangku kepentingan mengenai arah prioritas strategis yang dapat memperkuat pelaksanaan Program INKLUSI. Masukan dari para pemangku kepentingan ini akan menjadi pondasi penting untuk membangun sinergi yang lebih kuat, memperluas dampak program, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan di Indonesia.
