Dalam upaya memperkuat peran negara dan kerja sama multipihak dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Mitra INKLUSI, Lakpesdam PBNU bersama mitra lokalnya Puan Amal Hayati, menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Memperkuat Otoritas Negara dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Pencegahan Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) dan Perkawinan Anak”. Seminar ini dilaksanakan pada 27 Desember di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penghapusan praktik berbahaya seperti pemotongan genital perempuan perempuan dan perkawinan anak di Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Puan Amal Hayati, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menyoroti pentingnya peran negara dalam mengedepankan pendekatan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia, kesetaraan, dan keadilan.
“Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan, khususnya dalam mendukung mereka agar dapat hidup bebas dari kekerasan, dengan mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan perempuan yang kerap menjadi pihak terdampak dari tradisi tertentu yang berbahaya,” ungkapnya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, yang membuka acara. Selain itu, Menteri Agama, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, turut menyampaikan pidato pembukaan, dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk jaringan Mitra INKLUSI yang berkontribusi aktif dalam menyampaikan pandangan dan rekomendasi strategis.
Dalam sesi diskusi, lima narasumber dari berbagai institusi, termasuk Amnesty International, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, PBNU, dan peneliti senior, memaparkan perspektif mereka mengenai pencegahan pemotongan genital perempuan dan perkawinan anak. Diskusi ini mencakup aspek hukum, ekonomi, kesehatan, serta tafsir keagamaan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dalam menghapuskan praktik-praktik tersebut dan menciptakan kebijakan yang lebih efektif serta berkelanjutan.
Melalui seminar ini, Mitra INKLUSI diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dan menciptakan ruang dialog inklusif untuk berbagi solusi, pengetahuan, dan pengalaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang perlindungan hak perempuan dan anak, serta mendukung kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan Indonesia yang setara, bebas kekerasan, dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan.
