Pemerintah Australia dan Indonesia telah menyepakati Program Kerja INKLUSI untuk tahun 2025. Fokus program ini adalah mendukung masyarakat marginal di Indonesia dalam mengakses layanan dasar, meningkatkan pemberdayaan ekonomi, dan memperkuat partisipasi inklusif dalam pembangunan, yang bermanfaat bagi kelompok marginal. Langkah ini sejalan dengan fokus Pemerintah Indonesia, termasuk Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Program Kerja 2025 disepakati dalam pertemuan Komite Pengarah Program INKLUSI, forum tertinggi dalam tata kelola program. Komite ini dipimpin bersama oleh Sekretaris Menteri Kementerian PPN/Bappenas dan Minister Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Besar Australia, memastikan agar program berjalan selaras dengan agenda kedua negara.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Indonesia serta Kedutaan Australia di Indonesia. Selain menyepakati rencana kerja 2025, mereka juga membahas capaian dan kemajuan Program INKLUSI sepanjang tahun 2024.
“Pemerintah Indonesia dan Australia berkomitmen melanjutkan kerja sama untuk membangun kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam Pembangunan. Bersama Program INKLUSI, kita memastikan kelompok marginal merasakan manfaat nyata dari berbagai upaya pembangunan yang kita lakukan bersama” ujar Ibu Teni Widuriyanti, Sekretaris Utama Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Ketua Bersama Komite Pengarah Program INKLUSI, saat membuka pertemuan ini.
Ibu Teni juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung pelaksanaan Rencana Kerja INKLUSI 2025 agar program berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat marginal.
Sebelumnya, pada Oktober 2024, telah diadakan serangkaian empat pertemuan Kelompok Kerja (Pokja) INKLUSI, yaitu Pokja I (Akses ke Layanan), Pokja II (Perlindungan dari Kekerasan), Pokja III (Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencaharian), dan Pokja IV (Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan). Pertemuan ini melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, kementerian/lembaga terkait, dan mitra INKLUSI untuk membahas tantangan serta potensi kolaborasi sebagai masukan untuk menyusun rancangan Rencana Kerja INKLUSI tahun 2025. Rencana ini kemudian dibahas lebih lanjut dalam Kelompok Manajemen Kemitraan pada November 2024 sebelum disepakati di pertemuan Komite Pengarah.
Atas nama Pemerintah Australia, kami mengapresiasi Kementerian PPN/Bappenas serta dukungan dari kementerian dan lembaga lainnya atas kemitraan yang kuat. Program INKLUSI memiliki potensi besar mendukung Asta Cita dan mewujudkan pembangunan yang inklusif, ujar Simon Flores, Counsellor of Development Effectiveness and Humanitarian, mewakili Minister Counsellor for Governance and Human Development, DFAT Kedutaan Besar Australia di Jakarta.
Rangkaian pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara kedua negara dalam menyelaraskan program pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat marginal di Indonesia mendapatkan manfaat nyata dari upaya pembangunan bersama, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal.
