Pada tanggal 11-12 September 2023, Sekretariat INKLUSI bersama dengan perwakilan dari DFAT dan BAPPENAS mengunjungi Desa Meorumba di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu wilayah kerja INKLUSI melalui mitra kerjanya, KEMITRAAN dan mitra lokal, Lembaga Bumi Lestari.
Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan dalam mendukung komunitas adat, terutama dalam membuka akses ke layanan dasar, partisipasi dalam pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi. Selama kunjungan dua hari ini, tim mengunjungi pemerintah daerah dan komunitas masyarakat adat.
Kegiatan ini dihadiri oleh Subandi Sardjoko, Perencana Ahli Utama BAPPENAS beserta tim, Madeleine Moss, Minister Counsellor for Governance and Human Development dari Kedutaan Australia, dan Felicity Lane, First Secretary at the Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), bersama dengan para pemangku kepentingan daerah.
Saat mengunjungi pemerintah daerah setempat, Madeleine Moss menekankan pentingnya membantu komunitas adat untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang sangat penting untuk mengakses layanan dasar pemerintah.
Sementara itu, Subandi Sardjoko menyoroti upaya kolaboratif BAPPENAS, DFAT, dan mitra lainnya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan.
“BAPPENAS berkolaborasi dengan DFAT dan mitra pembangunan lainnya untuk mendukung pembentukan sistem untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan melindungi perempuan dan anak dari kekerasan,” kata Subandi dalam salah satu pertemuan.
Dalam kunjungan tersebut, kelompok masyarakat adat Marapu juga berkesempatan berbagi pengalaman dan manfaat dari Program INKLUSI selama diskusi partisipatif di Desa Meorumba.
Salah satu perempuan peserta diskusi dari komunitas adat Marapu mengatakan, “Sekarang kami memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dan berbagi apa yang dibutuhkan perempuan dan anak.”, ungkapnya dihadapan para pemerintah daerah dan tim kunjungan lapngan.
Inisiatif pemantauan bersama ini menyediakan ruang dialog dan masukan dari komunitas lokal, mendukung kemitraan antara pemerintah, kelompok masyarakat sipil lokal, dan masyarakat adat di daerah terpencil serta perbaikan kebijakan untuk memberdayakan komunitas masyarakat adat.