Jakarta, 14 Oktober 2026 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) meluncurkan tiga publikasi yang disusun dengan dukungan Program INKLUSI dalam Dialog Nasional Pemberdayaan. Publikasi ini menjadi bahan penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat, dengan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok miskin, masyarakat marginal, dan keluarga rentan.
Dialog ini juga menandai dimulainya penyusunan kerangka nasional untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat. Kerangka tersebut diharapkan memperjelas peran setiap lembaga dan memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga program berjalan lebih terarah. Tujuannya agar individu, keluarga, dan komunitas rentan mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan berkelanjutan.
Dialog Nasional ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka. Hadir pula Tim Stapleton, Minister-Counsellor for Economic, Investment and Infrastructure Branch, Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, yang menyatakan dukungannya terhadap Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar pemberdayaan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional.
“Kita harus membuat Desain Besar Pembangunan Masyarakat bisa terlaksana, bisa saling berkolaborasi, sehingga transformasi pemberdayaan masyarakat bisa dijadikan strategi pembangunan nasional,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa program ini diarahkan untuk mendukung masyarakat miskin usia produktif agar mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
“Melalui program pemberdayaan masyarakat ini, kita ingin mendorong masyarakat miskin yang masih berada pada usia produktif, memiliki kondisi kesehatan yang memadai, dan memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik agar mampu menjadi produktif dan mandiri,” kata Muhaimin.
Penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat juga membuka ruang bagi perspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, menyampaikan bahwa integrasi kedua perspektif tersebut perlu menjadi bagian dari desain kebijakan pemberdayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami menyadari bahwa penyusunan desain besar pemberdayaan masyarakat dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat integrasi berperspektif gender dan inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Kontribusi INKLUSI melalui Kajian dan Pembelajaran Lapangan
Tiga publikasi yang diluncurkan membahas aspek yang saling melengkapi dalam penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat.
Potret Rencana Kebijakan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat memetakan arah kebijakan, pilar pemberdayaan, faktor pendukung, dan tonggak pencapaian yang ingin dituju.
Kajian Penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan Sosial di Indonesia mengulas tantangan dan rekomendasi bagi kelompok marginal, keluarga rentan, masyarakat rawan bencana, pemuda, dan masyarakat adat.
Sementara itu, Kajian Penyusunan Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat: Standardisasi Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia membahas perbaikan program pemberdayaan ekonomi. Fokusnya adalah peningkatan pendapatan kelompok miskin dan miskin ekstrem.
Selain mendukung ketiga publikasi, INKLUSI mendukung penyusunan desain besar melalui pemantauan dan evaluasi, diskusi dengan pemangku kepentingan, serta pengumpulan pembelajaran lapangan.
Proses ini bertujuan mengidentifikasi capaian dan hambatan pelaksanaan program pemberdayaan sosial, khususnya bagi kelompok rentan. Pembelajaran tersebut menjadi bahan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui kontribusi ini, INKLUSI mendukung penyusunan kebijakan pemberdayaan yang mempertimbangkan keragaman kebutuhan masyarakat. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan dan kesempatan bagi kelompok yang menghadapi hambatan dalam memperoleh manfaat pembangunan.
