Pada hari Jumat, 26 Januari 2024, telah diselenggarakan pertemuan tahunan Komite Pengarah Program (PSC) Program Kemitraan Pemerintah Indonesia–Pemerintah Australia Menuju Masyarakat Inklusif (Program INKLUSI). Komite ini merupakan wadah pengambilan keputusan tertinggi, serta memberikan arahan kebijakan strategis untuk program INKLUSI dan mitra-mitranya. Dalam pertemuan ini, PSC menyepakati Rencana Kerja Program INKLUSI tahun 2024, yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan penilaian atas kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023.

Dalam pembukaannya Ibu Teni Widuriyanti, SE, MA, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas menyampaikan appresiasi kepada Pemerintah Australia atas dukungan yang berkesinambungan dalam memajukan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, inklusi sosial, dan penguatan masyarakat sipil. “Program INKLUSI adalah program utama yang menggabungkan pemerintah Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil untuk memfasilitasi perubahan luas dan sistemik guna memajukan kesetaraan gender, hak penyandang disabilitas, dan menciptakan masyarakat inklusif,” lanjut Ibu Teni Widuriyanti.

Dilanjutkan dengan sambutan dari Simon Flores, Konselor Efektivitas Pembangunan dan Humanitarian, Kedutaan Australia yang menyampaikan penghargaannya atas kehadiran dan dukungan para peserta rapat PSC dalam menjaga kemitraan ini. Beliau membahas tujuan pertemuan PSC akan fokus pada kemajuan dan pembelajaran dari program INKLUSI serta menyatakan harapannya untuk persetujuan rencana kerja 2024 pada akhir pertemuan.

Bapak Amich Alhumami, Ph.D., Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas kemudian memberikan gambaran singkat tentang Program INKLUSI. Ada tujuh area prioritas Program INKLUSI untuk kelompok marginal, yaitu identitas hukum, akses layanan, perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, pencegahan perkawinan anak, pemulihan ekonomi, tenaga kerja dan pekerjaan layak, serta partisipasi inlusif dalam pembangunan. Tujuh area prioritas tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang (RPJPN-RPJMN) dari Pemerintah Indonesia, dan juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Melanjutkan penjabaran dari Bapak Amich, Ibu Erin Anderson, Team Leader, Ibu Rebecca McLaren, Head of MERLA INKLUSI, Ibu Irene Widjaja, Head of Partnerships and Policy Program, dan Bapak Krisdeny Mahajaya, Head of Operations and Grants Management dari INKLUSI menyampaikan ringkasan capaian program INKLUSI di 2023 serta Rencana Kerja Tahunan 2024.

Ibu Erin Anderson menceritakan sepanjang tahun 2023, Mitra INKLUSI fokus pada sosialisasi, pembangunan kapasitas, advokasi, dan jaringan, memberikan dukungan teknis kepada pemerintah daerah dan Kementerian/ Lembaga (K/L), kolaborasi dengan sektor publik dan swasta melalui perencanaan strategis, pengumpulan data, dan berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang terpinggirkan terutama perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lansia yang sejalan dengan tujuan pembangunan Pemerintah Indonesia.

Ibu Rebecca McLaren memberikan gambaran tentang kemajuan yang dicapai tahun 2023, menekankan pada penggunaan bukti dan data dalam perencanaan dan advokasi, penggunaan data terpilih yang memperlihatkan kesenjangan dan advokasi untuk layanan yang lebih baik bagi kelompok terpinggirkan, serta kontribusi Mitra Penelitian INKLUSI dalam menyediakan data untuk perancangan dan pelaksanaan kegiatan OMS dalam memperkaya kebijakan Indonesia.

Sebelum pertemuan PSC berlangsung, di bulan Oktober, Program INKLUSI telah mengadakan Pertemuan Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) INKLUSI bersama Direktorat Sektor Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan atas Rencana Kerja Tahunan 2024. Kemudian, rencana kerja tersebut dibahas dan disepakati dalam pertemuan Kelompok Manajemen Kemitraan (PMG) pada tanggal 27 November 2023.

Ibu Irene Widjaya menyampaikan rangkuman dari pertemuan Pokja dan PMG tersebut. Secara umum Mitra INKLUSI aktif terlibat dalam proses kebijakan seperti Undang-Undang TPKS, pencegahan perkawinan anak, dan inklusi lansia serta penyandang disabilitas, dengan mendukung pemerintah Indonesia dalam merumuskan RPJPN 2025-2045.

Pada Pokja Pertama, ditekankan perlunya memastikan sinergi dan mempromosikan kolaborasi dengan program-program pemerintah seperti UPT Sentra Terpadu Desa Ramah Anak Perempuan (DRPPA) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesos). Pada Pokja Kedua, pengakuan terhadap dukungan INKLUSI dalam mencegah perkawinan anak dan kekerasan serta peningkatan dukungan bagi anak dan remaja di pusat-pusat detensi, khususnya terkait hak identitas, akses perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pendidikan. Pokja Ketiga menekankan perlunya bekerja sama dengan K/L untuk mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif. Sementara itu, Pokja Empat membahas dukungan untuk pembangunan desa serta pemilihan umum yang inklusif dan potensi untuk memperluas area kerja di kota-kota serta di Timur Indonesia.

Ibu Irene Wijaya melanjutkan dengan ringkasan Rencana Kerja Tahunan 2024. INKLUSI terus berkomitmen mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial di tingkat daerah dengan mengaitkan RPJPN 2025-2045 sebagai dasar rencana kerja. Penguatan kerjasama dengan Bappenas, peningkatan manajemen pengetahuan, dan memperkuat kapasitas OMS dan jaringan dengan tujuan utama mencapai dampak langsung pada kelompok terpinggirkan dan mendorong aksi kolektif dalam berbagai inisiatif.

K/L yang hadir turut memberikan tanggapan terkait capaian dan Rencana Kerja Tahunan 2024. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK mengapresiasi keterlibatan meningkat dari berbagai Kementerian dan Lembaga dalam program INKLUSI. Tiga fokus utama Kemenko PMK, yaitu kemiskinan ekstrim, stunting, dan pelatihan vokasional, terkait erat dengan Program INKLUSI. Diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga, dan OMS agar tercapai tujuan bersama.

Nida Rohmawati, Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan menegaskan komitmennya bekerja sama dengan INKLUSI dan pentingnya kolaborasi dengan lembaga kesehatan dari tingkat pusat hingga lokal, terkait isu disabilitas, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan kerja pekerja migran, serta layanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau perbatasan.

Judha Nugraha, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kementrian Luar Negeri berbagi situasi terkini pekerja migran menyoroti lonjakan kasus terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang signifikan, dengan kompleksitas meningkat terutama TPPO daring, dan adanya masalah berulang pada pekerja migran. Beliau merekomendasikan kolaborasi dengan INKLUSI terkait penguatan layanan migrasi aman, rehabilitasi dan integrasi bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air, serta penyusunan rencana aksi nasional terkait pakta migrasi global dengan harapan dapat memberikan solusi yang berkualitas.

Dalam pidato penutupan, Ibu Teni Widuriyati, SE, MA, Sekretaris Kementrian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas berpesan bahwa “Dukungan hibah (melalui INKLUSI) ini memang melibarkan semua pemangku kepentingan, namun program ini tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di lapangan.” Oleh karena itu, target program INKLUSI harus fokus, konkrit, dan dukungan dilakukan dari hulu ke hilir.

Dalam pidato penutupan Simon Forest menyampaikan apresiasinya atas kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2023 dan rencana yang baik untuk tahun 2024. Beliau menekankan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan lokal dan mengakui pentingnya kolaborasi dengan Program DFAT lainnya. Beliau juga berterimakasih atas dukungan yang luar biasa dan menantikan kolaborasi masa depan serta pencapaian yang lebih baik. Pertemuan PSC ini kemudian ditutup dengan persetujuan dan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan 2024 Program INKLUSI.

Dengan dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, dan organisasi masyarakat sipil, Program INKLUSI optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.