Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) mengadakan INKLUSI
Partnership Forum atau Forum Kemitraan INKLUSI di Jakarta pada 20-21 Juni 2023 untuk
berbagi pengetahuan, pencapaian, pelajaran, dan inovasi dalam memajukan kesetaraan
gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial di seluruh Indonesia.

Forum ini mengumpulkan lebih dari 500 perwakilan dari mitra masyarakat sipil INKLUSI dan
jaringannya, pemerintah Indonesia di tingkat nasional dan regional, sektor swasta, serta
mitra pembangunan lainnya untuk berbagi inovasi dan pencapaian dalam mengatasi
berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.

“Program Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui Program
INKLUSI menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi organisasi masyarakat sipil
dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dengan memastikan inklusivitas
pembangunan.”, ungkap Amich Alhumami, Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas RI saat menyampaikan pidato pembukaan.
Sejalan dengan itu, Madeleine Moss, Minister Counsellor for Governance and Human
Development, Kedutaan Besar Australia Jakarta menyampaikan dukungannya saat
membuka secara resmi kegiatan ini.

“Kita semua mendapat manfaat dari masyarakat inklusif – di mana setiap orang dapat
berpartisipasi secara setara. Memajukan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi
sosial merupakan prioritas bersama bagi Australia dan Indonesia. Kedua negara telah
membuat kemajuan, dan banyak hal yang dapat terus kita pelajari satu sama lain,” kata
Madeleine Moss.

Madeleine Moss terkesan akan skala dan dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat sipil mitra INKLUSI bersama pemerintah dan pihak lainnya di 32 provinsi di Indonesia. Upaya-upaya ini bermanfaat langsung bagi individu dan masyarakat, dan juga dapat berkontribusi pada
manfaat sistemik jangka panjang bagi Indonesia.

Selama dua hari, Forum Kemitraan INKLUSI menyuguhkan pameran karya dan capaian
mitra INKLUSI dan berbagai sesi Talkshow Knowledge Sharing terkait topik-topik yang
berfokus pada empat prioritas INKLUSI yaitu Penyediaan Akses terhadap Layanan Dasar untuk
Kelompok Marginal, Perlindungan terhadap Kekerasan, Ketahanan Ekonomi dan
Penghidupan bagi Kelompok Marginal, dan Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan.
Sesi-sesi Knowledge Sharing ini membahas tentang praktik baik kemitraan multi-pihak yang
telah dilakukan mitra INKLUSI bersama dengan pemerintah setempat maupun pemangku
kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan yang inklusif.

Diantaranya implementasi kebijakan Desa Inklusi, upaya perlindungan perempuan dan
kelompok rentan dari kekerasan, dukungan terhadap ketenagakerjaan inklusif, implementasi
kebijakan terkait partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan, serta akses ke
layanan bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

“Harapan ke depan, masyarakat bisa menerima dengan baik anggota masyarakat dengan
beragam kondisi dan latar belakang. Tidak hanya itu, tapi juga bisa saling berkolaborasi dan
bisa memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan bersama dengan masyarakat lainnya.”, ungkap Ninik Heca, perwakilan mitra INKLUSI dari Sasana Inklusi & Gerakan
Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia terkait harapannya untuk Indonesia.
INKLUSI bekerja di 32 provinsi bersama sejumlah mitra organisasi masyarakat sipil yaitu
‘Aisyiyah, BaKTI, KAPAL Perempuan, Kemitraan, Migrant Care, PEKKA, PKBI, dan SIGAB,
serta 8 mitra riset yang terdiri dari lembaga penelitian dan Universitas, diantaranya AIDRAN,
AKATIGA, BKMP Universitas Airlangga, Cakra Wikara Indonesia, FISIPOL UGM, PKMK
UGM, PPIM UIN, dan PUSKAPA UI.

Program INKLUSI akan terus mendorong kerjasama multi-pihak untuk mewujudkan
Pembangunan yang inklusif, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Sehingga, lebih banyak
komunitas yang terpinggirkan ikut serta dan mendapatkan manfaat dari pembangunan
sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.