Delapan mitra INKLUSI yang bergerak untuk mewujudkan keadilan gender, pemberdayaan
perempuan, dan membela kelompok yang terpinggirkan terus berupaya untuk meningkatkan
partisipasi perempuan yang bermakna dalam pembangunan. Salah satunya melalui
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan
pada 17 April 2023.

Musyawarah Perempuan Nasional ini bertujuan untuk memastikan partisipasi dan suara
perempuan kelompok marginal benar-benar bermakna dalam perencanaan pembangunan,
sehingga setiap program yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran,
dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup perempuan dan kelompok marginal lainnya.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) menerima
masukan dari mitra-mitra INKLUSI terhadap proses perencanaan yang inkslusif yaitu
‘AISYIYAH, Yayasan BaKTI, Institut KAPAL Perempuan, Kemitraan, Migrant CARE, PEKKA,
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi
Difabel (SIGAB).

“Bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya, momentum ini menjadi sangat penting
dan berarti untuk memastikan suara dan aspirasinya tercermin secara signifikan baik dari
sisi proses maupun substansi dari proses perencanaan pembangunan,” ujar Misiyah,
Direktur Institut KAPAL Perempuan, mitra INKLUSI.

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta, baik secara daring maupun luring, yang
terdiri dari organisasi masyarakat sipil, masyarakat daerah pedesaan dari 38 provinsi, 136
kabupaten, dan 664 desa/kecamatan, serta pemangku kepentingan daerah dan nasional.
“Kualitas perencanaan pembangunan Indonesia perlu ditingkatkan, diperkuat, dan
dipastikan berjalan hingga ke tingkat akar rumput,” ungkap Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dalam pidato
kunci saat pembukaan Konferensi Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan.

Lebih lanjut, Menteri PPPA juga menyatakan bahwa musyawarah ini untuk memastikan
partisipasi dan suara perempuan terutama dari kelompok marginal benar-benar bermakna
dalam perencanaan pembangunan, mengingat tahun 2023 ini adalah tahun perencanaan,
separuh jalan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam waktu yang bersamaan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan
Olahraga dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Woro Srihastuti Sulistyaningrum berharap hasil
Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan bisa memberikan
masukan konkret untuk memperkuat dan menajamkan proses penyusunan perencanaan
pembangunan, khususnya lima tahun pertama dari periode RPJPN 2025-2045.

Musyawarah Perempuan Nasional ini mendiskusikan delapan isu yang berkaitan dengan
perempuan dan ketidaksetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan, yakni
kemiskinan perempuan khususnya perlindungan sosial, perempuan dan pekerja migran,
perkawinan anak, penguatan ekonomi perempuan, kepemimpinan perempuan, kesehatan
perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perempuan dan lingkungan
hidup. Selanjutnya rumusan dari musyawarah ini akan diusulkan pada RPJPN 2025-2045
dan RPJMN 2025-2029 yang akan disampaikan kepada Bappenas.

Pada setiap isu yang disampaikan, para peserta yang mewakili komunitas maupun
kelompok perempuan menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayahnya serta usulan
yang direkomendasikan kepada pemerintah.

Salah satunya, Rani perwakilan dari komunitas PEKKA kota Ternate Provinsi Maluku Utara,
yang menyampaikan usulannya terkait pemulihan ekonomi paska pandemi yang bagi
kelompok perempuan dan masyarakat sekitar di wilayahnya.

“Harapan kami ada kebijakan pemerintah yang mendukung pengelolaan potensi lokal, serta
memudahkan perijinan UMKM, membantu pemasaran, dan mengembangkan desa
percontohan pengelolaan potensi lokal, seperti misalnya produk minyak kelapa di wilayah
kami, serta adanya penghargaan dari pemerintah untuk memberikan motivasi bagi
masyarakat untuk mengelola potensi lokal,” ungkap Rani.

Konferensi Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan ini harapannya dapat
menjadi ruang untuk bertukar praktik baik yang bertujuan memastikan suara perempuan,
khususnya kelompok yang terpinggirkan, tidak tertinggal dalam perencanaan pembangunan
yang efektif dan inklusif.

Informasi melihat rekaman kegiatan Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaaan
Pembangunan silahkan kunjungi tautan berikut.

Hari ke 1:https://www.youtube.com/watch?v=VeunbvLdykk
Hari ke 2: https://www.youtube.com/watch?v=6CnetIwHaaI