{"id":12229,"date":"2026-07-11T15:16:12","date_gmt":"2026-07-11T08:16:12","guid":{"rendered":"https:\/\/inklusi.or.id\/?p=12229"},"modified":"2026-08-21T15:52:14","modified_gmt":"2026-08-21T08:52:14","slug":"kolaborasi-untuk-gedsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/berita-cerita\/berita\/kolaborasi-untuk-gedsi\/","title":{"rendered":"Dari Riset ke Aksi: INKLUSI Dorong Kolaborasi OMS dan Pemerintah untuk GEDSI"},"content":{"rendered":"

Jakarta, 10 Juli 2026<\/b> \u2013 <\/span>INKLUSI <\/span><\/a>\u00a0dan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (<\/span>SKALA<\/span><\/a>) mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan program untuk membahas penguatan kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan dan penganggaran daerah.\u00a0<\/span><\/p>\n

Brown Bag Lunch (BBL) bertema “Dari Riset ke Praktik: Memperkuat Kolaborasi\u00a0 Organisasi Masyarakat Sipil dan Pemerintah untuk Pengarusutamaan GEDSI\u201d, Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida di kantor Sekretariat INKLUSI dan diikuti oleh peserta Mitra OMS dari kedua program tersebut.<\/span><\/p>\n

Diskusi berfokus pada hasil Studi Baseline Kolaborasi Multipemangku Kepentingan untuk Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di Indonesia. Studi tersebut menunjukan bahwa OMS memiliki modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif melalui pengalaman bekerja langsung bersama masyarakat, pengetahuan lokal, data terpilah, dan jejaring di berbagai tingkat.\u00a0<\/span><\/p>\n

Studi ini diinisiasi oleh Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak (KPPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional\/Bappenas, dilaksanakan oleh\u00a0 SMERU Research Institute, yang didukung oleh Program SKALA.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"Palmira<\/p>\n

Diterbitkan pada November 2025, studi tersebut mengkaji kapasitas kelembagaan OMS serta kolaborasi antara OMS dan pemerintah provinsi dalam mendorong pengarusutamaan GEDSI melalui proses perencanaan dan penganggaran daerah. Penelitian dilakukan di Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan melibatkan perwakilan OMS dan pemerintah provinsi.\u00a0<\/span><\/p>\n

Sejumlah mitra OMS INKLUSI yang bekerja di wilayah tersebut turut berkontribusi membagikan pengalaman dan perspektif mereka mengenai kolaborasi dengan pemerintah serta upaya mendorong kebijakan dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok marginal.<\/span><\/p>\n

Diskusi yang dimoderatori oleh Ulfa Kasim dari Institut KAPAL Perempuan ini menjadi ruang bagi para mitra untuk memahami temuan studi merefleksikan pengalaman mereka, dan membahas relevansinya bagi penguatan pengarusutamaan GEDSI di tingkat daerah.<\/span><\/p>\n

Peran Strategis OMS dalam Pengarusutamaan GEDSI<\/b><\/h4>\n

Palmira Permata Bachtiar, peneliti <\/span>SMERU Research Institute<\/span><\/a>, menjelaskan; bahwa studi ini mencakup lima tema utama, yaitu tata kelola kelembagaan GEDSI, lanskap OMS dalam pembangunan inklusif, keterlibatan OMS dalam perencanaan dan penganggaran daerah, relasi kepercayaan antara OMS dan pemerintah, serta kapasitas kelembagaan OMS.\u00a0<\/span><\/p>\n

Temuan studi menunjukkan bahwa OMS memiliki modal yang kuat untuk berkontribusi dalam pengarusutamaan GEDSI. Kekuatan tersebut berasal dari pengalaman bekerja langsung bersama masyarakat, pemahaman terhadap regulasi, kepemilikan data dari tingkat akar rumput, serta jejaring dengan mitra pembangunan, perguruan tinggi, lembaga filantropi, dan lembaga keagamaan.\u00a0<\/span><\/p>\n

\u201cOMS memiliki kekuatan pada pengetahuan dan data yang diperoleh dari kerja langsung bersama masyarakat. Modal ini sangat penting untuk membawa kebutuhan kelompok rentan ke dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan,\u201d ujar Palmira.<\/b><\/p><\/blockquote>\n

\"Palmira<\/p>\n

Pengetahuan dan data tersebut memastikan bahwa kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya tidak terabaikan dalam proses pembangunan. Kontribusi ini menjadi semakin penting ketika pemerintah masih menghadapi keterbatasan dalam mengumpulkan, mengelola, dan\u00a0 menganalisis data terpilah.\u00a0<\/span><\/p>\n

Dalam praktiknya, data yang dihimpun OMS kerap digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan\u00a0 masyarakat. Salah satu contohnya datang dari Flower Aceh, mitra lokal PERMAMPU di Sumatra.<\/span><\/p>\n

Ketika data kelompok rentan dalam situasi bencana masih tersebar di berbagai instansi, Flower Aceh melakukan pendataan terpilah di tingkat desa. Data tersebut kemudian dimanfaatkan oleh aparatur desa untuk mendukung respons bencana yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan GEDSI tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada ketersediaan data, pemahaman terhadap kebutuhan kelompok yang berbeda, serta kemampuan menerjemahkan prinsip inklusi ke dalam perencanaan dan layanan publik.<\/span><\/p>\n

Dari Kebijakan menuju Pelaksanaan<\/b><\/h4>\n

Dalam sesi diskusi, mitra INKLUSI turut berbagi pengalaman mengenai tantangan menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik di tingkat daerah dan desa. Mereka menyoroti pentingnya keterbukaan dokumen perencanaan dan penganggaran, ketersediaan data terpilah, serta dukungan pemerintah untuk menerjemahkan masukan substantif masyarakat ke dalam perencanaan yang bersifat teknokratis.<\/span><\/p>\n

Peserta juga membahas perlunya ruang partisipasi yang tidak hanya bersifat formal. Pelibatan OMS dan kelompok masyarakat perlu dilakukan sejak tahap identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana, penganggaran, hingga pemantauan pelaksanaan kebijakan dan layanan.\u00a0<\/span><\/p>\n

\"Foto<\/p>\n

Dalam konteks ini, peran OMS bukan untuk menggantikan pemerintah, melainkan membantu membawa pengalaman, kebutuhan,\u00a0 dan suara masyarakat ke dalam proses pembangunan. Agar kontribusi tersebut berjalan optimal, dibutuhkan relasi kepercayaan, akses terhadap data dan informasi publik, serta mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.\u00a0<\/span><\/p>\n

Kolaborasi juga perlu memastikan bahwa GEDSI tidak diperlakukan sebagai isu tambahan atau kegiatan yang berdiri sendiri. Prinsip kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial perlu terintegrasi ke dalam tata kelola, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan penyediaan layanan dasar.\u00a0<\/span><\/p>\n

Temuan studi relevan bagi INKLUSI dan SKALA, yang memiliki fokus berbeda namun saling melengkapi. INKLUSI berfokus pada penguatan kapasitas OMS dan jejaringnya dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif.\u00a0 Sementara itu, SKALA mendukung penguatan tata kelola pembangunan dan penyediaan layanan dasar, yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.<\/span><\/p>\n

Brown Bag Lunch merupakan ruang belajar dan diskusi internal\u00a0 yang diinisiasi Sekretariat INKLUSI bagi staf dan mitra OMS. Forum ini menjadi pertukaran pengetahuan, refleksi kritis, dan pembelajaran lintas sektor mengenai mengenai isu-isu yang relevan dengan pelaksanaan program.\u00a0<\/span><\/p>\n

Melalui diskusi ini, temuan studi dan pengalaman para Mitra diharapkan dapat\u00a0 memperkaya strategi program, memperkuat advokasi berbasis bukti, serta mendorong pengarusutamaan GEDSI yang lebih konsisten melalui kolaborasi yang bermakna antara OMS dan pemerintah.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jakarta, 10 Juli 2026 \u2013 INKLUSI \u00a0dan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) mempertemukan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan program untuk membahas penguatan kolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) dalam perencanaan dan penganggaran daerah.\u00a0 Brown Bag Lunch (BBL) bertema “Dari Riset ke Praktik: Memperkuat […]<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":12268,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rank_math_lock_modified_date":false,"footnotes":""},"categories":[173],"tags":[],"class_list":["post-12229","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12229"}],"collection":[{"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12229"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12229\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12321,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12229\/revisions\/12321"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12268"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/inklusi.or.id\/id\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}